Warning Untuk Para Camat
Seringnya pekerjaan proyek di wilayah kecamatan tumpang tindih dan tidak terawasi dengan baik oleh camat setempat, sehingga hasilnya tidak memuaskan, mendapat perhatian dewan. Anggota DPRD Kukar dari Fraksi Partai Golkar Salehuddin, angkat bicara mengenai hal itu.
“Camat yang ada di 18 kecamatan dalam wilayah daerah ber-APBD Rp2,7 triliun ini terkesan lemah dan perlu diingatkan,” kata Salehuddin secara khusus kepada Garda pekan lalu.
Dalam kucuran anggaran APBD 2005 untuk program Gerbang Dayaku (GD), anggota dewan ini ternyata sangat memperhatikan, lebih-lebih program yang langsung bersinggungan dengan rakyat. Dalam pengamatannya, baik melalui hasil kunjungan kerja dewan ke lapangan, maupun berdasarkan pengamatan langsung yang didahului laporan masyarakat. Nyatanya, banyak ditemukan pekerjaan proyek GD yang tumpang tindih. Terutama proyek fisik. Kasus seperti ini disebutkan hampir ada di 18 kecamatan di wilayah Kukar. Yang terjadi adalah, antara proyek fisik GD terlapis dengan proyek APBD I dan II.
Terlapirnya pengerjaan proyek, tentunya anggaran yang dikucurkan juga turut berlapis. Ini jelas pemborosan anggaran. Bahkan dengan terjadinya proyek berlapis, tidak jarang hanya memunculkan kesia-siaan kucuran anggaran. Yang rugi sudah pasti pemerintah notabene rakyat sebagai pihak yang paling berhak menikmati hasil pembangunan melalui GD.
Terjadinya kasus proyek tumpang tindih ini, ujar Salehuddin, jelas akibat tidak jelinya camat sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat kecamatan dalam menempatkan pengaturan proyek di wilayahnya masing-masing. “Terjadinya tumpang tindih proyek itu, jelas sangat merugikan pemerintah yang menyalurkan dana pada pelaksanaannya,” katanya.
Para camat perlu diberi warning, karena kebanyakan camat berdalih tidak mengetahui ada proyek di wilayahnya, baik itu proyek GD maupun APBD. Ini jelas, kemampuan camat tersebut dalam melakukan pemerintahan di wilayahnya masih lemah alias tidak memiliki semangat Gebang Dayaku yang salah satu semangatnya melakukan penghematan anggaran.
“Harusnya, tidak ada camat yang tidak mengetahui tentang dilaksanakannya proyek di wilayahnya. Alasan yang kerap dilontarkan camat mengenai ketidaktahuannya ada proyek dilaksanakan di wilayahnya, sangat tidak bisa diterima,” tandas Salehuddin dengan nada gregetan.
Dengan gregetan pula anggota dewan yang paling getol melakukan kontrol kerja aparatur pemerintah ini mengingatkan para camat, jangan sampai asal “hambus” saja melontarkan alasan. Bukankah tiap wilayah kecamatan menjadi tanggung jawab para camat. Bila sampai tidak mengetahui tentang wilayahnya, sangat keterlaluan! Sekali lagi, keterlaluan.
(
kon)
