Santer terdengar, kebijakan pemerintah daerah mengenai dana bergulir diduga banyak 'dikotori' dengan ulah para tenaga teknis. Masyarakat yang merasa memiliki hak yang sama, bahkan merasa lebih membutuhkan, tidak diakomodir untuk memperoleh kredit bergulir. Tudingan miringpun dilayangkan kepada Ketua RT hingga Lurah (Kepala Desa), yang dinilai tidak profesional dan proporsional dalam mengakomodir kepentingan masyarakatnya.

Seperti yang dikeluhkan oleh Nyomo, warga RT 17 Kelurahan Bukit Biru kepada Garda Rakyat beberapa waktu lalu. Menurutnya, dalam pendataan dan penyaluran kredit bergulir itu, Ketua RT paling banyak 'bermain'. Nyomo yang sehari-hari bekerja sebagai petani, serta beberapa warga lainnya sebenarnya memiliki harapan besar untuk bisa mendapatkan dana bergulir. Dana tersebut nantinya bisa mereka gunakan untuk membeli ragam kebutuhan sawah mereka, seperti pembelian insektisida, pestisida, maupun pupuk, agar hasil pertanian mereka meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Namun, harapan Nyomo dan warga lainnnya kandas. Jangankan menerima duit jutaan rupiah untuk modal, diajak untuk berembukpun tidak pernah. "Tidak pernah ada musyawarah dengan warga. Dan kami sangat kecewa," ujar Nyomo. Apalagi, menurutnya warga di RT 17 yang berprofesi sebagai petani tidak satupun yang diakomodir untuk mendapatkan dana tersebut.
Sementara itu Nyomo juga tidak melihat peningkatan kesejahteraan warga yang menerima dana bergulir secara signifikan. Bahkan ada yang cenderung berpoya-poya, dengan membelikannya barang-barang mewah seperti TV, kulkas, mesin cuci dan lain-lain.
(hnf)