Kabupaten se-Kaltim, Bahas Kemiskinan
Rakorda 13 Kabupaten Se-Kaltim membahas kemiskinan, di Ruang Serba Guna Kantor Bupati (Foto: gu2n) |
|
|
|
Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Badan Pusat Statistika (BPS) dari 13 Kabupaten kumpul di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kutai Kartanegara melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Kaltim.
Abu Bakar HA (Foto: ab) | |
|
|
Kemiskinan sampai hari ini menjelma jadi persoalan yang kian pelik dan menjadi topik pembahasan panas dihampir seluruh kabupaten se-Kalimantan Timur. Rakor mengagendakan gelar dengan maksud utama untuk menyatukan persepsi untuk merentaskan kemiskinan di Kaltim. Selama tiga hari Bappepda, BPM dan BPS se-Kaltim ini akan menggodog teka-teki kemiskinan di Kaltim. Ajang semacam ini merupakan kali pertama digelar diKukar dan tentunya menghadirkan kesan yang special. Pihak penyelengganya adalah Bappemas Tingkat I dan Sekretariat KPK.
Kepala Bappemas Drs H Abubakar HA Msi kepada wartawan Garda, alasan diadakan Rakor mencari formula dan strategi paling ampuh untuk menangulangi angka kemiskinan. Penajaman mengenai kemiskinan dikaitkan kebijakan pemerintah Provinsi Kaltim. Juga mendiskusikan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian.
“Kemiskinan pada dasarnya adalah mereka yang hidup serba kekurangan, kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas tidak mampu tertutupi dengan pendapatan yang diperoleh,” ungkap Abu Bakar
Program dan kebijakan Gerdang Dayaku Tahap II mengenai peningkatan SDM, peningkatan ekonomi kerakayatan serta pembangunan infrasruktur, dijabarkan. Angka kemiskinan semakin terpuruk bila SDM, juga menyangkut kesehatan dan pendidikan kurang terjamin. Data BPS 2005 lalu, jumlah kemiskinan di Kukar menembus 72.358 jiwa, atau setara dengan 12.231 kepala keluarga (KK).
“Angka kemiskinan terbesar memang berada di Kukar, namun angka itu timbul karena jumlah penduduk Kukar sangat padat dibandingkan dengan kabupaten lain di Kaltim,” ujarnya. Gerbang Dayaku yang menjadi cermin Kukar, secara bertahap telah banyak membantu mengurangi rasio kemiskinan dari . 2,85 persen warga Kukar yang tercatat hidup dibawah garis kesederhanaan alias kurang mampu.
Berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2005 tentang TKPK (Tim Koordinasi Pananggulangan Kemiskinan), dan Pedoman Umum Kelompok Kerja TKPK, yang berperan sebagai suatu forum lintas pelaku, maka upaya penanggulangan kemiskinan mulai gercar dilakukan. Sementara wakil rakyat kita telah menunjukkan perjuangan yang nyata demi tercipta kesejahteraan secara menyeluruh dan merata. Rasanya akan percuma, jika sebagai rakyat yang mendapat pengayoman, tidak mendukung upaya tersebut dengan sepenuh hati.
Berubah dari negara berkembang menjadi negara maju, sebanding dengan negara elite Eropa merupakan cita-cita tinggi segenap tumpah darah Indonesia. Jika ingin cepat terleasliasi, langkah awal serta utama yakni bagaimana istilah kemiskinan itu secepatnya punah. Bagai jerawat yang berkeliaran diatas wajah bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Semua jalur pembangunan dan setiap lapisan dari penyelenggaraan pembangunan, menjadi sasaran dari usaha membabat habis, wabah kemiskinan. Dimulai dari Kukar, kemudian Kaltim, keatas lagi sampai pada pulau Kalimantan, hingga pada akhirnya nanti negara Indonesia dalam target terbesar.
“Selama roda kehidupan ini masih terus berputar, maka kemiskinan pasti setia menemaninya, kita mampu menguranginya namun sangat berat untuk mengentaskan seluruhnya,” tambah Abu Bakar.
Perlu diketahui, peserta Rakor yang hadir adalah 22 orang dari propinsi yang tergabung dalam unsur KPK (BPM, Bappeda ,dan BPS), perguruan tinggi dan LSM serta 39 orang utusan dari kabupaten dan kota yang tergabung dalam unsur KPK. Bertindak sebagai narasumber 3 personil perwakilan msing-masing dari BPM, Bappeda,dan BPS. (
ab)
