700 Rumah Sederhana Untuk PNS
Pegawai negeri sipil (PNS) bakalan memperoleh rejeki yang melampaui untaian kata “cukup”. Pemkab Kukar belum lama ini, berencana akan memberikan perhatian yang lebih bagi para pegawai melalui penyediaan 700 Rumah Sederhana Siap Pakai.
Penyedian rumah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja PNS. Total 700 rumah sederhan siap dibangun, lokasinya pun sudah ditentukan yakni di Tenggarong Seberang, memakan rentang perjalanan 6 km dari Jembatan Kartanegara. Untuk merealisasikan rencana ini, pemkab menggandeng PT Citra Gading yang dianggap berpengalaman.
Sekkab HM Husni Thamrin mengatakan, perumahan ini diperuntukkan bagi PNS terutama yang diketahui belum memiliki tempat tinggal. Bahkan bagi yang rumahnya kurang dari memadai, juga terkena sasaran pembangunan.
"PNS telah melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, sekarang giliran mereka yang kita layani kebutuhannya, " kata Husni Thamrin setelah Acara Pengembang dan Perusahaan Pembiayaan Kredit sepeda motor di Aula Kantor Bappeda.
Dijabarkan Sekkab, harga per unit rumah Rp42 juta dan dibantu fasilitas Bapertarum. Husni menganggap PNS memang pantas menerima “kado”, sebagai balas jasa atas keringat mereka. Disamping perumahan yang nantinya dibangun PT Citra Gading, dalam ekspos yang dimoderatori Sekkab Husni Thamrin, melalui Korpri juga ditawarkan rumah sederhana yang dibangun Rangka Yuda Estate.
"Kami juga akan mendirikan 700 unit rumah dengan tiga tipe berbeda, yaitu 36/150, 50/200, dan 70/240. Lokasinya sendiri tepatnya di jalan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong," kata Akhmadi, manajer Rangka Yuda.
Sederetan perwakilan unit, dinas, dan kantor yang hadir kelihatan sangat antusias. Karena itu, pertanyaan tidak hanya berkutat seputar bagaimana mengurus kreditnya yang lewat BPD Cabang Tenggarong, tapi juga pertanyaan kritis tentang luas lahan hingga fasilitas umum. Semuanya pertanyaan ditanggapi dengan seksama, sehingga pada penghujung acara mereka sama mengungkapkan wujud kepuasannya. Bukan masalah kedapatan rumah tipe berapa yang jadi bahan perbincangan hangat, terlintas dalam benak para pegawai soal bagaimana mereka mampu memanfaatkannya.
Banyak fakta memaparkan hal yang negatif. Biasanya orang akan terlena apabila dibuai dengan berbagai fasilitas penunjang, dan paradigma inilah yang harusnya ditepis bersama. Fasilitas sama dengan bertambahnya amanah dari rakyat yang dipikul, jadi dimohon agar masyarakat tidak mengedepankan prsangka buruknya.
"Fasilitas yang sifatnya umum ada baiknya diupayakan lebih dulu, menyusul kemudian fasilitas penunjang lainnya sehingga kita ini yakin bahwa rumahnya pasti dibangun," celetuk salah seorang tamu.
Ia bertujuan supaya PNS benar-benar yakin terhadap ratusan rumah yang dijanjikan oleh pemerintah. Sebaliknya, pemkab menuntut keseriusan PNS untuk peningkatan kinerja sebagai pelayan publik. Terlibat menyukseskan Program Gerbang Dayaku tahap kedua sehingga mampu menelurkan “biji” kesuksesan, sehingga Kutai Kartanegara memasuki tatanan kehidupan yang semakin berkembang kedepan.
“Sayang sekali apabila anggaran kita yang akan diketok nanti, kurang sejalan dengan derap langkah yang menata wajah Kukar dimasa depan, “ tambahnya seraya menyeduh secangkir teh.
Tujuan pemkab sesungguhnya tidak jauh dari usaha memajukan Sumber Daya Manusia (SDM), keluarga besar Kukar merupakan aktor utama kokohnya Gerbang Dayaku. Kekayaan yang berlimpah akan disalurkan melalui “pipa” yang cermat juga tepat. Salah satunya adalah mendirikan areal perumahan di Tenggarong Seberang.
“Jika ada pegawai yang mangkir dari tugas dan kewajibannya, maka pantas bagi dia dikartu merah, dicabut rumah beserta segala fasilitas didalamnya,” tukas seorang mahasiswa yang enggan ditulis namanya.
Husni Thamrin bahkan mengusulkan untuk dibangun rumah percontohan. Mengandung maksud agar para calon konsumen yang datang ke lokasi melihat langsung seperti apa jadinya rumah-rumah yang termuat dalam “agenda” perencanaan. Ia juga sependapat terhadap khalayak yang hadir, berkaitan dengan usulan mengenai penambahan luas lahan perumahan.
"Lebih bagus untuk rumah bertipe 36 dengan lahan seluas 220 meter persegi. Rumah itu merupakan bangunan tumbuh, jadi perlu dikaji lebih mendalam," ujar Husni.
Husni thamrin juga mewasdai akan munculnya lingkungan kumuh, jika bersikeras membangun rumah yang diyakini minim luasnya. Pemerintah akan terus mengadakan monitoring dari perencanaan yang masih “hijau” sampai perumahan yang dinyatakan siap huni. Kesimpulannya, rumah itu tidak disediakan secara gratis, sebab peningkatan pelayanan masyarakat menjadi tuntutan utama.
(
ab)
