Bupati Sampaikan LKPJ, Mahasiswa dan LSM Berunjuk Rasa
Bupati Prof DR Syaukani HR MM Saat Menyampaikan LKPJ Tahun 2005 (Foto: dian) |
|
|
|
SEKITAR kurang lebih 20 mahasiswa dan aktivis LSM pagi itu berunjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jalan Walter Mongonsidi, Kutai Kartanegara (Kukar), Rabu pekan lalu. Dengan membawa beberapa lembar poster “tuntutan”, kelompok aktivis tersebut meneriakan yel-yelnya di depan kantor yang saat itu Bupati Kukar Prof DR H Syaukani HR sedang menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP) tahun 2005.
Usai sidang paripurna LKPJ tersebut, para demonstran yang terhimpun dalam Komunitas Orang Pinggiran (KOPI), Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND) dan LSM Barisan Oposisi Murni (BOM) menemui wakil rakyat dan pemerintah yang ketika itu hendak keluar dari ruang sidang paripurna DPRD.
Di hadapan bupati dan beberapa wakil rakyat, para pengunjuk rasa tersebut meminta penjelasan mengenai anggaran pendidikan yang masih jauh dari harapan dan tidak seperti yang telah digembar-gemborkan 20 persen. Bukan itu saja, persoalan transparani buku APBD pun menjadi sorotan yang dianggap para pengunjuk rasa masih belum menunjukan keterbukaan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya terhadap publik. “Kami berharap pemerintah jangan menutup diri dengan persoalan yang ada di Kukar,” ucap seorang demonstran di hadapan bupati.
Tampak Mahasiswa dan LSM Berunjuk Rasa Tuntut Transparansi Pemerintah (Foto: dian) | |
|
|
Syaukani yang ketika itu menyempatkan diri membuka ruang dialog dengan para demonstran menegaskan, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Persoalan transparan tentu telah menjadi tekad pemerintah. Meski dalam beberapa kebijakan memang ada hal-hal yang bersifat rahasia pemerintah. “Jadi tidak semua yang menjadi rahasia negara harus dipublikasikan,” ungkapnya.
Bupati juga menjelaskan, mengenai anggaran pendidikan 20 persen tersebut belumlah final. Masih banyak persoalan dalam buku anggaran tersebut yang harus dibenahi, termasuk mengenai alokasi 20 persen untuk pendidikan di daerah ini. Untuk itu, berkaitan dengan publikasi buku APBD, pada saat ini belum dapat dilakukan. Sebab masih banyak revisi yang harus dilakukan dalam buku tersebut. Karena itu untuk saat ini buku anggaran tersebut belum dapat diumumkan. Ini dimaksudkan untuk menghindari adanya oknum yang akan memanfaatkan buku anggaran itu. “Tapi, saya sebagai Kepala Daerah akan berusaha agar alokasi 20 persen untuk pendidikan dapat terwujud,” tutur Syaukani yang disambut aplus dari massa pendemo.
Prof DR Syaukani HR MM Saat Menyikapi Tuntutan dari Mahasiswa dan LSM (Foto: dian) | |
|
|
Usai menyampaikan aspirasi kepada bupati, massa pengunjuk rasa itu pun membubarkan diri dari halaman Kantor DPRD. Tidak hanya persoalan tuntutan transparansi kebijakan pemerintah dan alokasi anggaran 20 persen saja yang menjadi sorotan. Para pendemo itu pun juga menuntut kepada pemerintah untuk menyikapi isu Kukar sebagai daerah paling korup hasil temuan Badan Intelejen Negara (BIN) yang pernah dilansir media massa belum lama ini. (
gu2n)
