Harusnya Perusda Untung
Ketua DPRD Kukar (Foto: file humas DPRD) |
|
|
|
Pemerintah Daerah membentuk Perusahaan Daerah (Perusda) Tunggang Parangan r sejak 2003, niatnya selain untuk menjadi mitra juga diminta memberi untung bagi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat melalui aktivitas Perusdanya.
KENYATAAN yang ada justru Perusda mengalami kemunduran. Bahkan terakhir ada laporan sampai ke DPRD, bahwa aset-aset yang tadinya dipercayakan dikelola Perusda Tunggang Parangan ditarik. Artinya dikembalikan kepada Pemkab sebagai pemilik. Ini patut dipertanyakan. Apakah Perusda melakukan kesalahan?
“Keberadaan Perusda Tunggang Parangan yang terus mengalami kemunduran itu mesti dibicarakan satu meja,” kata Ketua DPRD Kukar H Bachtiar Effendi, baru-baru ini.
Bachtiar sangat menaruh perhatian terhadap Perusda di daerah ini. Bila betul merugi, ujarnya, mesti dicari apa yang menjadi penyebab. Harus diketahui apa kendala-kendala sehingga Perusda yang tadinya pada pundaknya ditaruh harapan mendatangkan laba, malah mendatangkan “kerugian” yang berujung pada permasalahan ditariknya aset-aset.
Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas terhadap Perusda Tunggang Parangan juga patut dipertanyakan. Apakah badan itu sudah menjalankan fungsinya? Apakah Badan itu sudah mengetahui dengan pasti seperti apa posisi Perusda dan orang-orang yang ada di dalamnya. Apakah Direktur, direksi di Perusda telah menjalankan tugasnya dengan baik? Ini mesti di korek. Sebab akibat yang terjadi sudah seharusnya diketahui oleh Badan Pengawas, sehingga dapat dicari jalan terbaik untuk pembenahan terhadap Perusda ke depan.
“Sekali lagi, yang namanya Perusda mesti memberikan untung, bukan kerugian,” ucap Bachtiar mengingatkan.
Dengan niat baik, DPRD menyetujui saat dibentuknya Perusda Tunggang Parangan termasuk menyetujui diserahkannya sejumlah aset daerah untuk dikelola oleh Perusda. Bila akhirnya merugi, tentunya DPRD turut bertanggung jawab sebagai pihak yang menyetujui lahirnya Perusda. (
dar)
