DPRD Bengkulu Utara Kepincut Kukar
Kutai Kartanegara dengan Gerbang Dayaku fase 2, yang masih melakukan periasan wajah, malah mampu memikat Kabupaten tetangganya se-Indonesia. Yang lebih menaktubkan lagi, sahabat Kabupaten dari jauh, yakni DPRD Bengkulu Utara kepintut. Salah satu sudut dari Propinsi Sumatra Selatan itu mengunjungi Kukar rabu (21/6) kemarin, setelah bergerirlnya ke berbagai daerah yang masuk wilayah Kaltim, termasuk Balikpapan dan Samarinda.
“Sebelum kemari, kami juga mengadakan studi banding terhadap Pemerintahan Kabupaten yang ada di Kaltim. Seperti Balikpapan yang kami datangi dua hari yang lalu. Namun jujur, kami terpersona dengan apa yang kami dapati di Kukar, begitu mempesona,”ungkap Safriyanto, Ketua DPRD Bengkulu
Tamu dari Bengkulu di terima asisten I Bupati, Aji Ridwan dengan meminjam ruangan mungil yang berlokasi tepat di samping kantor Wabup. Sebagai sambutan awal, film berdurasi hampir setengah jam diputarkan melalui slide (layar) yang cukup lebar. Selain Aji Ridwa, tampak wakil DPRD Kukar Ir Hm Yusuf AS MM, Idrus SY selaku “masinis” Dinas Pendidikan, serta puluhan personil yang mewakili instansinya masing-masing.
Anggota DPRD Bengkulu Utara kala itu berjumlah 11 orang plus 2 orang pendamping. Mereka sama menyaksikan kemolekan Kukar yang terpampang di layar film, dengan serius. Bahkan ada satu anggota yang mengangkat gagang Hpnya, sengaja mengiming-imingi kawannya sesama anggota yang kebetulan tidak diikutsertakan.
“Ternyata Kukar itu jauh lebih menawan dan megah dari pada yang kami dengar selama ini, bahkan tidak layak disandingkan dengan daerah kami. Kutai Ing Martadipura lebih hebat dari Kerajaan Sriwijaya,”ungkap Safriyanto berendah hati, yang kemduian mengundang decak tawa semuanya
Safriyanto memang baru mendengar sebatas gembar-gembor Kukar, sebagai pencetak record APBD Kabupaten terbesar se-Indonesia. Pencapaian 3,975 Triliun diakuianya mewah sekali, namun tujuan itu ia dan anggota yang lain melakukan studi banding. Bukan bagaimana cara Kukar mencapai angka tersebut di tahun 2006, melainkan rencana apa saja yang dimiliki Kukar dalam mengalirkan 3,795 T.
“Kabarnya dari APBD itu akan dicomot 2 miliar perdesa, benarkah? Dan bagaimana kondisi tambang di Kukar, pak ? kebetulan di daerah kami juga menghasilkan tambang batu-bara,” kata tanya berasal dari Ir Mi’an ketua Komis III DPRD Bengkulu Utara
Jawaban dari kata tanya Mi’an segera disabet oleh Kepala Dinas Terkait, soal pembagian gepokan rupiah senilai 2 miliar setiap desa, yang disyukuri lantaran meningkat signifikan dibadningkan tahun 2001 yang cuma 1 miliar. Mulai buka tahun 2002 sampai akhir 2005 nominalnya tidak pernah diotak-atik, alias tetap2 miliar. Berbeda dengan periode sebelumnya, uang untuk desa dan kelurahan sekarang dibagikan dengan berlandaskan asa keadilan, bukan merata. Setiap kepala desa atau lurah, kudu mengajukan rancangan kerja dan atau pembangunan terlebih dahulu. Kadar uang ditentukan berdasaarkan jenis proyek pedesaan yang dinyatakan lulus sensor. Jadi beragam program kelurahan tidak akan saling tubruk satu dengan yang lainnya.
Sementara itu wakil ketua komisi II DPRD Bengkulu Utara, menyatakan kepuasannya terhadap jawaban yang secara di terangkan detailnya oleh kepal Dinas Pertambangan. Perda no. 2 tahun 2002, dijadikan pijakan bagi mekanisme ijin penambangan batu bara di Kukar. Prosentase 0,5 perton batu-bara, wajib di kirim ke Pemerintah Pusat, anggap saja sebagai “upeti” . Warga yang rumahnya berhimpitan dengan areal tambah, selalu diberikan balas jasa, berupa pembagian uang guna modal buka usaha. Jauh dari kesan memberi “ikan”, karena yang diamanatkan Pemerintah jelaslah kail yang mendorong persaingan kearah kemajuan.
“Kukar sekarang siap menjajal usaha diluar Baru bara, jadi nantinya apabila baru bara habis, rakyat Kukar tidak bakalan kelabakan perihal dari arah mana lagi mereka msuti mengais rejekinya,” tutur Kepala Dinas Pertambangan
Disinggung pula pembangunan Jembatan Kukar dan bangunan penghubung, yang diberi nama Jembatan Martadipura. Kedua prasarana itu, menandakan semakin kerasnya upaya pemerintah dalam memajukan perkonomian rakyat kecil, sekaligus membabat jurang pembatas yang dahulu mengakibatkan banyak daerah terisolir. Satu persatu daerah yang “mucil” perlahan namun pasti mulai dikuak keberadaannya, diperkenalkan kekayaan alamnya, dan besarkan wawasannya.
“Berkaitan dengan pelaksanaan system pemerintahan yang kami usung, tetap ber asa bottom-up seperti yang tertuang dalam demokrasi yang dari rakyat oleh rakyat dan untuk raktay,” Yusuf AS angkat wicara
Wakil Ketua I itu, mengatakan bahwa antara legislative (DPRD) dengan eksekutif (Pemda), senantiasa berjalan seiring searah. Kebijakan juga Raperda selalu diparipurnakan, sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai payung hukum rakyat Kukar. Apa yang disusun pihak legislative, mendapat dukungan penuh dari 40 anggota DPRD. Pengoptimalan pelaksanaan fungsi tugas dilapangan dikedepankan. Kunjungan dewan ke 18 Kecamatan di Kukar, dikonsolidasikan dengan Pemerintah Daerah, demi kesuksesan aplikasi serta implementasi Program Gerbang Dayaku 2.
Yusuf juga melayangkan ucapan terima kasih lantaran anggota Bengkulu Utara, berkenan mengunjungi Kukar meski hanya sejenak. Dia menghimbau mereka untuk berjalan-jalan menikamati sajian di seluruh penjuru Kutia Kartanegara. (
ab)
