Tingkatkan Pengawasan Masyarakat Terhadap Pembangunan di Kukar
Menjelang Pilkada mendatang, orang nomor satu di wilayah Kukar ini, Drs H Syaukani HR MM tidak henti-hentinya terus meminta supaya masyarakat Kukar secara keseluruhannya tidak lengah apalagi terlena, melihat pengerjaaan pembangunan yang tengah berjalan hingga saat ini. Sebab jika tidak diperhatikan, bisa jadi pembangunan itu tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah. Untuk itu bagaimana caranya supaya hasil pembangunan tersebut sejalan dengan ketentuan pemerintah, caranya masyarakat harus dilibatkan dalam melakukan pengawasan alias kontrol.
Hal tersebut diungkapkan Syaukani di depan sekitar 600 ratus wartawan saat buka bersama dengan wartawan lokal baik media cetak maupun elektronik di Tenggarong Jumat lalu.
Sebab menurut Syaukani lagi, peran pengawasan itulah yang nantinya dijadikan Pemkab sebagai acuan perbaikan kualitas proyek di segala bentuk pembangunan di Kukar, mulai dari Desa, Kecamatan bahkan ke perkotaan dan diutamakan yaitu bidang infrastruktur.
Kesempatan buka puasa bersama itupun dimanfaatkan para wartawan untuk berdialog, mulai dari membicarakan hasil program Gerbang Dayaku, sampai kondisi dan kualitas proyek yang melakukan pengerjaan pembangunan di wilayah Kukar, sampai dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah dan terakhir cara meningkatkan tempat-tempat wisata.
Menurut Syaukani, dalam hal kontrol-mengontrol hasil pembangunan bukan saja tugas Dewan, tapi tugas semua masyarakat dan LSM yang ada di Kukar. Bahkan kalau perlu teman-teman dari wartawan sekalipun, jika menemui keganjalan silakan melaporkan ke Pemkab Kukar. Karena dengan adanya adanya pengawasan dari lapisan masyarakat menunjukkan pembangunan daerah itu memiliki arah dan tujuan yang nyata sesuai perencanaan pemerintah.
"Saya minta kepada wartawan memberi informasi (soal proyek) dan tolong saya diberi data yang kongkret proyek mana yang bermasalah. Kalau betul, saya akan menindak tegas," kata Syaukani sembari menambahkan akan membentuk tim khusus jika nantinya menemukan proyek bermasalah. Selanjutnya akan dilakukan "crosschek" seputar keberadaan proyek bermasalah itu.
"Yang jelas kami tidak akan tinggal diam dalam menerima laporan dari masyarakat, seputar pelaksanaan pembangunan di Kukar. Selama itu demi kebaikan dan kemajuan pembangunan di daerah ini," tegasnya. (im)
(
www.sapos.co.id 17-11-04)
