Kukar Bebas Mark-Up Dana
Mencegah lebih baik daripada mengobati, pepatah inilah yang melandasi Pemkab Kukar menelorkan sebuah kebijakan anyar. Basahnya “lahan” di Kukar dikhawatiekan seaktu-waktu malah menjadi boomerang bagi daerah ini sendiri. Banyak oknum dengan beragam tampang kalem, mencoba mengais ikan di danau yang keruh. Bisa jadi kegiatan semacam ini, apabila tidak lantas disikapi, Program Gerbang Dayaku II bakal teramcam, atau setidaknya lepas dari ”relnya”. Praktik-praktik mark up seakan merupakan lobang besar yang menganga lebar. Sebagai contoh, banyak oknum berotak brilliant meniru cerita kancil curi timun. Kecerdikan pikirannya, dia salurkan untuk menggelembungkan dana perihal pengadaan barng-barang di kantor, dimana dia ditempatkan.
Bagaimana solusi yang pas? Pemerintah Kabupaten, melalui Drs Ruzni Oms MM telah berhasil menggandeng Lembaga Survei Indonesia (LSI), selaku pemberi masukan-masukan alias konsultan. Jika kerja sama ini berlanjut sesuai dengan wadahnya, maka barang yang berkualitas bisa didapat dengan harga yang sesuai apa yang tertera pada bungkusnya.
“Tindakan mengganti nominal harga barang dan jasa dengan angka yang lebih besar dari yang sepatutnya, sangat membuat gerah pemerintah ini. Bahkan sering didapai label yang tidak masuk nalar, yang tentunya merugikan APBD Kukar,” ujar Ruzni
(Foto: ) | |
|
|
Kira-kira tugas apa yang diemban LSI dalam kerja sama itu? Menilik fungsinya selaku konsultan, LSI diharapkan mampu membantu panitia lelang untuk mengadakan filtrasi atau mensensor setiap berkas proposal yang masuk dari peserta lelang. KKN yang mulai dipandang lazim, adalah misi terberat yang musti dituntaskan. Pada ujungnya kelak, pemerintahan yang Good and clean pun bukanlah mimpi manis semata.Ruzni Oms maupun seluruh tumpah darah Kutai Kartanegara, pasti memdambakan berdirinya para pemimpin bangsa yang “fitri” serta hukum yang tegak mengatur.
“LSI telah populer sebagai salah satu organisasi atau lembaga yang independent, non partisipan, serta tidak berafiliasi kepada parpol manapun di Indonesia, baik tokoh-tohohnya maupun oknum tertentu. Ketenarannya telah teruji sejak pertama kali lahir, dimana LSI resmi berdiri pada agustus 2003,” lanjut Asisten III tampak antusias membaca Garda Edisi Hari Indonesia Merdeka ke-61, kamis (31/8) kemarin.
Proyek baju KOPRI belakangan menuai banyak sanggahan dari sejumlah pengusaha, yang turut serta dalam prosesi pelelangan senilai Rp.2,2 miliar itu. Dari situasi yang lumayan a lot, akhirnya panitia lelang berhasil memperoleh kemenangan setelah mengajukan tawaran senilai Rp.1,89 miliar. Nominal tersebut memukul mundur upaya PT Sentana Globe (Rp.1,1 M) juga CV Mahakam Utama (harga pembukaan).
“Prinsip ekonomi memang menghalalkan membeli barang atau jasa semurah mungkin guna memperoleh kualitas nomor wahid. Akan tetapi, landasan itu menyalahi ketentuan dalam sebuah pelelangan,” tukas Fauzi, Direktur CV Mahakam Utama “Saran terbaik kami, pejabat bermental seperti itu harus diganti dengan personil yang mampu bekerja dengan profesionalitas tinggi” imbuhnya mangkel
Asisten II Sekkab yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan Samuel Robert Djukuw, angkat bicara untuk menghindari salah persepsi. Sekitar bulan mei 2006 kemarin, sempat digelar pelatihan mengenai panitia lelang bertempat di Resort Kumala.
“Kala diadakan uji kompetensi (penghujung acara : red) hasilnya dibawah kata memuaskan. Bayangkan saja, apa jadinya bila peserta yang lulus hanya dua orang,”tutur Samuel
Rupanya kebijakan pemerintah berujar lain dengan raport hasil uji kompetensi.PNS yang kurang beruntung sewaktu menjajal ujian kompetensi, masih diberi kesempatan untuk duduk di kursi kepanitiaan.
“Meskipun mereka (para PNS yang tidak lulus : red) tetap diperkenankan mengawal jalannya lelang, jangan lupa untuk terus berusaha memperbaiki performance nya. Jika nanti datang kesempatan serupa, diharapkan bagi mereka untuk mengetes kemampuannya kembali,”imbuhnya (
Fachrudin A. Abdillah)
