Komite Sekolah Jangan Asal Bikin Pungutan
Dinas Pendidikan harusnya memonitoring kinerja Komite Sekolah (Foto: dian) |
|
|
|
KEBERADAAN Komite Sekolah (KS) belakangan ini terus menuai sorotan. Tidak saja karena persoalan ikut campur dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tapi juga yang kini menjadi keluhan sebagian orangtua murid adalah masalah pungutan sekolah yang dilakukan KS.
Orangtua murid yang tingkat ekonominya pas-pasan merasa berat dengan kebijakan KS itu. Sebagian mereka mengeluhkan pungutan yang dilakukan KS memberatkan. “Jangankan untuk membiayai sekolah anak, kebutuhan ekonomi sehari-hari saja saat ini sudah sulit,”ujar Marianti, orangtua murid salah satu sekolah dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), ketika datang ke Kantor DPRD.
Keluh kesah Marianti tersebut hanya sebagian kecil dari masalah yang dihadapi orangtua siswa belakangan ini. Tidak itu saja KS yang seharusnya menjadi jambatan komunikatif antar siswa dan guru, dianggap kebanyakan tidak lagi mencerminkan mitra sekolah yang dapat menyalurkan aspirasi orangtua siswa.
Memang tidak semuanya keberadaan KS dianggap memberatkan orangtua siswa. Dan ada KS yang bekerja sesuai dengan perannya, yakni menjadi monitoring kebijakan sekolah, atau menjadi mitra yang menguntungkan kedua belah pihak, sekolah dan orangtua murid.
Menanggapi keberadaan sebagian KS di daerah ini yang disinyalir melakukan pungutan terhadap para orangtua siswa, terutama orangtua yang ekonominya pas-apasan, Drs H Abu Bakar Has, dalam kesempatannya mengungkapkan, agar kebijakan yang dikeluarkan KS lebih proporsional. “Jangan melakukan pungutan kepada orangtua siswa yang tidak mampu,”tegasnya.
Menurut anggota DPRD Kukar dari Fraksi Golkar itu, kinerja KS hendaknya lebih memperhatikan fungsinya. Bukan asal melakukan pungutan. Apalagi dengan mematok pungutan yang tidak memperhatikan kondisi ekonomi orangtua murid.
“Kalau orangtua siswa yang mampu, tidak masalah dilakukan pungutan. Tapi bagi mereka yang tidak mampu, pihak komite sekolah harus memakluminya,”ungkap Abu Bakar. Bahkan menurutnya, pihak Dinas Pendidikan harus terus melakukan monitoring terhadap kinerja komite sekolah. (
gu2n)
