Bencana Limbah Alirkan Protes Masyarakat
Bencana limbah dapat biaskan protes berkepanjangan (Foto: dian) |
|
|
|
BENCANA limbah di daerah ini masih menyisakan isak protes masyarakat. Demonstrasi pun dilakukan. Ada orang ketiga dibalik reaksi masyarakat?. Tapi itu aspirasi positif.
Akibat kecerobohan manusia bisa saja alam meradang. Semburan Lumpur panas Lapindo adalah contoh. Betapa eksplorasi gas yang tidak memperhatikan keseimbangan alam telah berdampak bencana. Ratusan dan bahkan ribuan manusia jadi korbannya. Hingga kini saja, luapan Lumpur belum dapat dihentikan. Padahal para ahli migas dalam dan luar negeri telah berupaya. Dan hasilnya hingga saat ini: “masih menunggu keajaiban”.
Kita harusnya banyak belajar dari bencana itu. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang melimpah Sumber Daya Alamnya (SDA) pun harus berbenah. Daerah ini tidak sedikit perusahaan migas dan non migas yang bergerak. Dan jika pengoperasian perusahaan-perusahaan itu tanpa memperhatikan keseimbangan alam dan manusia sekitar, bukan tidak mungkin bencana alam mengancam.
Belum lama ini saja. Kita bisa melihat beberapa bencana alam yang disebabkan oleh pencemaran. Masyarakat pun mengeluhkannya hingga ke DPRD Kukar. Berbagai protes pun diutarakan. Dan bahkan, suara ancaman tutup perusahaan juga disampaikan.
Gerakan protes masyarakat itu sebenarnya wajar. Tapi, pihak perusahaan jangan diam. “Ini aspirasi positif,” tegas Joice Lydia, menanggapi pelbagai keluhan masyarakat tersebut. “Perusahaan yang beroperasi disekitar pemukiman penduduk harus punya rasa tanggungjawab,” tambahnya. Apalagi menyangkut masalah pencemaran limbah.
Joice yang diwawancari GARDA RAKYAT via telpon selulernya, belum lama ini, juga mengungkapkan, adanya demo masalah limbah itu bukan tanpa sebab. Perusahaan hendaknya menyikapinya dengan terbuka. Sebab yang kerap menjadi korban pencemaran tidak saja lingkungan, tapi juga masyarakat.
Ketika ditanya mengenai adanya orang ketiga dibalik maraknya protes masyarakat terhadap perusahaan, belakangan ini. Joice yang juga Wakil Ketua DPRD Kukar itu hanya menanggapi sisi positifnya saja. “Kita tidak usah melihat adanya orang ketiga,”ucapnya. Sekarang yang harus dilihat aspirasinya. Sebab tidak sedikit perusahaan di daerah ini yang juga kurang memperhatikan keluhan masyarakat.
Hal senada juga diungkapkan Suriadi SHut. Anggota DPRD dari Komisi II itu menjelaskan, terlepas dari orang ketiga dan selama demonstrasi yang dilakukan masyarakat tidak anarkis. “Tidak masalah,”ujar Suriadi. Tapi yang harus dicatat, setiap tuduhan adanya pencemaran oleh perusahaan, harus ada bukti awal.
Apa yang dikatakan Joice dan Suriadi itu sebenarnya tidaklah berlebihan. Apalagi jika dilihat selama ini demo yang dilakukan juga tertib. Hanya saja masyarakat memang perlu ada pemahaman kepada masyarakat mengenai pencemaran limbah perusahaan. Ini tentunya butuh dukungan semua pihak terkait. Terutama kinerja Bapedalda.
Bapedalda hendaknya juga harus mendengarkan keluhan masyarakat. Ini untuk menciptakan kondisi daerah yang seimbang. Pemerintah, perusahaan dan masyarakat harus ada keterbukaan dan komunikasi. “Terlebih lagi dari pihak perusahaan hendaknya dapat menerapkan program-program sosialnya,”tutur Joice. (
gu2n)
