Bachtiar Ajak DPRD Se-Indonesia Bersatu
Ketua DPRD Kukar H Bachtiar Effendi, Daerah Harus Bersatu Untuk Kepentingannya (Foto: Murdiansyah) |
|
|
|
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara H Bachtiar Effendi, mengajak legislatif seluruh Indonesia untuk bersatu kembali, guna memperkuat perjuangan membela kepentingan daerah.
Hal itu diserukannya lantaran melihat orientasi politik dan arah kebijakan Pemerintah Pusat, yang akhir-akhir cenderung merugikan daerah dengan segala aturannya. Jangankan mendapatkan hak sesuai semangat Otonomi Daerah, justeru pusat kembali memperkuat pengaruhnya dalam rangka sentralisasi pemerintahan.
Hasil Alam Kutai, Haruskan Daerah Hanya Jadi Penonton? (Foto: Sahrin) | |
|
|
Bachtiar mengemukakan pendapatnya tersebut, ketika menyambut Rombongan DPRD Kabupaten Polewali (Mandar), beberapa waktu lalu. Seruan tersebut bukan tanpa sebab. Sebagai Kabupaten dengan dana perimbangan yang besar, Kukar memang perlu khawatir dengan niat Pemerintah Pusat dalam membagi Otonomi Daerah.
Telah lama terlihat berbagai indikasi tidak konsistennya Pemerintah Pusat dalam menjalankan amanat Otda, Jakarta bahkan seringkali melakukan berbagai tindakan yang merugikan daerah dan cenderung main-main dalam mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
“Lihat saja Departemen Dalam Negeri, dalam satu minggu pernah 3 kali mengganti Peraturan Pemerintah,” katanya.
Pemerintah Pusat juga cenderung ingin menguasai potensi ekonomi daerah secara penuh, terlihat dari rencana pipanisasi Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG) Bontang dari Kaltim ke Pulau Jawa. Padahal dengan cara pengapalan selama ini, tidak pernah terjadi masalah di daerah.
Apabila pemipaan gas benar dilakukan Pemerintah Pusat, akan terjadi persoalan sosial ekonomi yang cukup besar bagi daerah ini. Kaltim akan kehilangan dana perimbangan sebesar Rp1,8 Trilyun, Kukar sebesar Rp2 Trilyun, ribuan orang kehilangan pekerjaan. Sedangkan di Pusat akan berlimpah dana, dan yang paling diuntungkan dalam hal ini tentu saja kelompok Bakrie selaku kontraktor.
“Persoalan itu tentu akan menjadi ancaman bagi daerah, dan kita harus mencarikan jalan keluarnya,” tambah Bachtiar.
Bachtiar juga menjelaskan, sebelum adanya persoalan pipa LNG dari Kaltim ke Pulau Jawa tersebut, daerah-daerah di Indonesia telah juga dirugikan oleh berbagai kebijakan Pusat lainnya. Untuk Kutai Kartanegara dapat dirasakan pada berbagai sektor, terutama pertambangan dan kehutanan.
Seperti ijin pemanfaatan hasil hutan yang dikuasai Jakarta seutuhnya, mulai dari ijin penebangan hutan, Hak Penggunaan Hasil Hutan (HPH), sampai pada Hutan Tanaman Industri (HTI ) serta pemetaan dan ijin semua ada pada Manteri Kehutanan.
“Tanggung jawab baru diserahkan pada daerah, apabila terjadi kebakaran hutan,” kata mantan pejabat PT Pupuk Kaltim tersebut.
Bachtiar mengingatkan agar semua pihak dapat segera mengantisipasi berbagai inkonsistensi pusat dan pengingkaran pusat terhadap UU Otda. Sebagai amanat reformasi, yang telah menghadirkan demokrasi secara utuh di Indonesia, Otonomi memang harus diperjuangkan, agar yang makmur bukan hanya Pulau Jawa ataupun Jakarta saja. Tetapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. (
rin)
