Pergantian posisi Anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara, dari Fraksi Partai Golkar, membawa semangat baru bagi beberapa wakil rakyat. Sebagai mayoritas, mereka memang menguasai lebih dari 2/3 suara sehingga sangat dirasakan dampaknya bagi perbaikan kinerja legislatif secara keseluruhan.

Salah satu Komisi yang mengalami pergantian besar-besaran adalah Komisi III yang membidangi Keuangan, Pendapatan Daerah, Perbankan, Perusda, Dunia Usaha, Penanaman Modal, Kepagawaian, Pariwisata dan Pengadaan Pangan/Raskin.

Komisi itu bahkan merombak habis struktur komisi, yang menghasilkan manajemen serta koordinitas baru. Duduk sebagai Ketua adalah I Made Sarwa (Mantan Wakil Ketua Komisi I), Wakil Ketua HM Irkham, dan Sekretaris Ir Idrus Tanjung. Tidak menunggu waktu lama, mereka kemudian telah bersiap-siap menyusun program kerja agar terjadi perubahan fundamental di bidang perekonomian daerah ini.

Seperti diutarakan Idrus Tanjung kepada media ini, pihaknya ingin mempercepat kinerja dewan terutama Komisi III. Bidang yang menjadi incaran adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), beserta beberapa faktor pendukungnya yang harus dikatrol sedemikian rupa sehingga memberikan sumbangan signifikan bagi daerah.

Dominasi dana perimbangan yang mengandalkan sektor Migas, terlalu besar. Apalagi niatan Pemerintah Pusat untuk membagi secara adil, ternyata makin jauh. Bahkan terkesan Pusat ingin menguasai sendiri dana perimbangan yang semestinya menjadi milik daerah.

"Hal seperti itu harus kita antisipasi, jangan sampai kita terlalu bergantung pada perimbangan, kemudian dipermainkan Pemerintah Pusat," kata Idrus.

Solusinya terletak pada pendapatan asli daerah, Kukar sudah semestinya segera melakukan inventarisasi dan pendataan kembali, berbagai faktor pendukung PAD. Apalagi ditengah dominasi dana perimbangan, pemasukan sebesar Rp40 sampai Rp60 Milyar terasa sangat kecil.

Sebagai daerah kaya akan sumber daya alam dan memiliki beberapa sektor unggulan, seperti pertambangan umum, jumlah PAD memang masih jauh dari harapan. Karena itu Komisi III sangat optimis dapat memperbaiki nilai masukan yang nantinya dapat menjadi andalan bagi APBD Kutai Kartanegara.

Untuk mencapai target yang diinginkan, tambah Idrus, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini akan diprogramkan sebuah laporan berkala, mengenai kinerja perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di kabupaten ini.

Dengan laporan secara berkala, akan diketahui dengan jelas perusahaan mana saja yang telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Dengan cara ini diyakini berbagai kekurangan akan segera dapat diperbaiki. (rin)