Menanti Presentasi 20 Persen Anggaran Pendidikan
Salehuddin: Anggota Komisi IV DPRD Kukar (Foto: gu2n) |
|
|
|
KEPALA Dinas Pendidikan (Disdik) Kukar, Bachrul S Sos MM ditunggu DPRD untuk mempersentasikan pembiayaan sektor pendidikan. Bila persentasi ini tidak dibuat, DPRD kesulitan menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBD. Bahkan DPRD Minta agar tim Task Force bidang SDM membantu disdik dalam persentasi pembiayaan pendidikan.
“Kucuran anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD 2007, mesti menunggu hasil persentasi Dinas Pendidikan,” ujar anggota DPRD Kukar, Salehuddin dalam menghadapi pengunjukrasa yang mempertanyatakan realisasi anggaran pendidikan 2006, Kamis (30/11) lalu di DPRD setempat.
Permintaan persentasi itu sangat beralasan, karena anggaran yang akan dikucurkan pada sektor pendidikan dalam anggaran 2007 sekitar Rp746 miliar. Bila tidak ada persentasi pemanfaatannya, dikuatirkan anggaran itu tidak tepat sasaran.
Tanpa persentasi Dinas Pendidikan, tambah Salehuddin, anggaran pendidikan akan berhadapan dengan ketidaktransparanan dalam pemanfaatannya. DPRD tentu tidak ingin menghambur-hamburkan anggaran pada sektor pendidikan tanpa ada kejelasan yang pasti.
Bila Disdik kesulitan mempersentasikan program pembiayaan pendidikan, sarannya, tentunya dapat memfungsikan tim Task Force bentukan Pemkab, terutama yang membidangi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam tim ini diperkuatan oleh kalangan akademis yang rata-rata memiliki kecerdasan di bidangnya, tentunya akan dengan mudah menyusun atau mempersentasikan kebutuhan dunia pendidikan di daerah ini.
Senada dengan pendapat itu, Dharmawati selaku warga Kukar mengingatkan, bahwa tim Task Force bentukan Pemkab itu dibiayai Rp2,5 miliar lebih pertahun. Jangan sampai dana sebesar itu menguap cuma-cuma tanpa ada hasil nyata yang dapat disumbangkan pada kemajuan pembangunan di daerah ini.
“Tugas tim Task Force memberikan masukan kepada Pemkab dalam hal ini Disdik, untuk memperbaiki sektor pendidikan. Bila tidak jalan, sebaiknya tim semi legal itu dibubarkan saja agar anggaran bisa dihemat,” kata seorang mahasiswa, Rian. Senada dengan itu, koordinator LSM Barisan Oposisi Murni (BOM), Efri Novianto berpendapat sama. (
kon)
