Alokasi Anggaran Pendidikan, Pepesan Kosong
Pendidikan Kukar masih perlu pembenahan (Foto: yeni/tim) |
|
|
|
SUDAH dua tahun ini anggaran pendidikan di Kukar diwacanakan, bahkan diprogramkan. Kenyataannya program pendidikan masih tertinggal. Gedung-gedung sekolah masih masih rusak, kesejahteraan guru selalu terlambat dibayarkan, pungli di sekolah masih dipraktikkan. Itu berarti anggaran pendidikan yang dialokasikan DPRD/Pemkab hanya pepesan kosong.
“Apalagi sejumlah anggota DPRD Kukar berkomentar soal anggaran pendidikan ini dengan asal bunyi. Ini menunjukkan semakin jelasnya keberadaan lembaga wakil rakyat seperti pepesan kosong alias dagelan,” kata Efri Novianto dalam siaran pers-nya, kemarin.
Efri menyiarkan itu atas nama Lembaga Swadaya Masayarakar Barisan Oposisi Murni (BOM) Kutai Kartanegara. BOM sangat peduli dengan kelangsungan dunia pendidikan di daerah ini. Bahkan BOM dengan segenap awaknya bersama-sama para mahasiswa sudah sering turun ke jalan berunjukrasa, termasuk di DPRD, semua dilakukan tidak lain agar anggaran pendidikan yang diwacanakan 20 persen dari APBD itu betul-betul direalisasikan sesuai peruntukkannya.
Sejumlah anggota DPRD Kukar berkomentar soal anggaran pendidikan ini dengan asal bunyi (Foto: yeni/tim) | |
|
|
Seperti pada APBD 2007 ini, semua fraksi yang ada di DPRD Kukar sepakat mengalokasikan 20 persen APBD untuk kelangsungan pendidikan. Begitu juga pada anggaran 2006, namun kenyataannya, sebanyak 425 sekolah/ruang kelas yang didata Dinas pendidikan belum juga tersentuh oleh perbaikan.
Kesejahteraan para guru selalu saja terlambat, bahkan sampai 5 bulan tidak terpenuhi. Praktik-praktik pungutan liar yang dilakukan oleh para pendidik kepada orang tua murid masih juga terjadi. Kenyataan itu menunjukkan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan 20 persen pada 2006 hasilnya nihil.
“Pepesan kosong ini hendaknya jangan dijadikan budaya. Sudah saatnya gedung-gedung sekolah diperbaiki sebagai bukti nyata adanya kucuran 20 persen dari APBD untuk infrastruktur pendidikan,” ujar Efri.
Semua fraksi yang ada di DPRD Kukar sepakat mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan (Foto: yeni/tim) | |
|
|
Ia dan rekan-rekannya di BOM berharap kepada anggota DPRD dalam memperjuangkan anggaran pendidikan ini jangan hanya sekadar mengatakan setuju, tetapi juga turun ke lapangan melakukan kontrol sudah sejauh mana anggaran yang dialokasikan bersama itu terealisasi. Hal ini penting dilakukan agar lembaga wakil rakyat tidak dianggap pepesan kosong atau tukang setuju belaka. (
kon)
