PAD Kecil, Perkuat Transparansi Publik
 Edy Mulawarman (Foto: dian) |
|
|
|
PENDAPATAN Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai kartanegara (Kukar) untuk tahun 2007 ditargetkan hanya Rp60 miliar. Angka itu tentu saja sangat kontras dengan APBD yang diproyeksikan sekitar Rp 3,79 triliun pada tahun ini.
Ketergantungan daerah ini pada perimbangan pusat memang menjadi penyebab minimnya PAD Kukar. Erwinsyah SE MSi, menilai, bermasalahnya struktur pondasi ekonomi menjadi penyebab PAD daerah ini kecil. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) itu, juga mengatakan, pemerintah daerah masih belum maksimal menggali potensi PAD.
Penilaian Erwinsyah tersebut tidaklah berlebihan. PAD Kukar yang hanya Rp60 miliar tersebut tentu saja belum menunjukan angka signifikan. Bahkan, berdasarkan analisa Derajat Otonomi Fiskal (DOF), yang dieksposenya belum lama ini, memaparkan, DOF Kukar dari tahun 1996 hingga 2004 rata-rata sebesar 3,77 persen.
Dari barometer itu, tampak posisi kemandirian keuangan daerah ini termasuk kategori sangat kurang. Ini berarti ketergantungan terhadap pusat pun tunggi, yang berdampak pada pengelolaan PAD yang lemah.
Menyikapi masih kecilnya PAD Kukar, Edy Mulawarman, mengungkapkan, penyebabnya terletak pada transparansi sektor-sektor yang mendatangkan retribusi. ”Selama ini kita lemah ditransparansi publik,”tegasnya, Selasa (9/1) di Kantor DPRD Kukar. Jika ingin jujur, tambah anggota dewan dari Komisi III ini, PAD kita itu ratusan miliar. Hanya saja pengelolaan dan keterbukaanya yang masih lemah.
Edy juga menuturkan, bila ingin mendongkrak PAD daerah ini, harusnya pemerintah daerah lebih dulu memperkuat pondasi transparansi. Bukan hanya mengedepankan konsep ekonomi saja. ”Contoh kecil, berapa persen publik tahu dengan kondisi PAD Kukar,”ungkapnya.
Disamping itu, ujar anggota dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, perlu juga ada peninjauan ulang Perda-perda yang mengatur distribusi. Termasuk peraturan tentang Perusahaan Daerah (Perusda).
Dan untuk mendongrak DOF Kukar yang masih berada dibawah 10 persen. Edy menyarakan, agar pemerintah daerah lebih kreatif menggali pontesi PAD, seperti meningkatkan potensi pajak, laba Perusada, retribusi dan berbagai pendapatan asli lainya yang sah. (
gu2n)