AKR Soroti ”Pengusaha APBD”
 Saipul Aduar SPd saat menyampaian masukannya kepada pihak eksekutif (Foto: dian) |
|
|
|
BELUM lama ini, dalam Sidang Paripurna ke 4 di Kantor DPRD Kukar, Fraksi Amanat Keadilan Rakyat (AKR), kembali memberikan masukannya kepada pihak eksekutif mengenai kondisi kekinian Kabupaten Kutai Kartanegara.
Melalui juru bicaranya, Saipul Aduar SPd, Fraksi AKR menyampaikan, keadaan masyarakat miskin di daerah ini yang masih belum maksimal mendapat perhatian pemerintah.
Dari data Dinas Sosial, tanggal 19 Desember 2006 mengungkapkan, angka penduduk miskin di Kukar masih terbilang tinggi, yakni 17.129 penduduk miskin dari jumlah penduudk 538.191 jiwa. ”Tentu saja ini bukan angka kecil,”ucap Saipul. Menurutnya, persoalan kemiskinan di daerah ini harus disikapi serius oleh semua pihak. Pemerintah harus lebih mencari solusi agar peningkatan jumlah kemiskinan tidak bertambah.
”Fraksi AKR menawarkan agar pemerintah segera membuat Perda Zakat dan optimalisasi pendayagunaanya sebagai upaya pengtentasan kemiskinan,” papar Saipul.
Menyangkut persoalan makin maraknya Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) yang hanya bermodalkan stempel dan kop dan aktivitas Usaha Lewat Proposal (ULP) serta adanya pengusaha dan penguasa APBD, Fraksi AKR menyampaikan masukan, agar Badan Kesbang Linmas lebih selektif menjustifikasi dan melegitimasi keberadaan organisasi-organisasi yang tidak jelas eksistensinya dan kontribusinya tersebut terhadap daerah ini.
Ada sekitar 463 ormas, paguyuban, LSM OKP, organisasi keagamaan yang tercatat di Kesbang Linmas, Saipul menyarankan, agar sebaiknya dilakukan pembinaan dan pengawasan. ”Tidak saja dibantu dari segi pendanaan,”ujarnya.
Selanjutnya mengenai kesepakatan alokasi dana pendidikan 20 persen dari APBD. Fraksi AKR berharap, agar dalam pelaksanaanya dilakukan secara konsisten dan serius bukan sekadar basa basi. ”Kita tidak ingin lagi mendengar dan melihat adanya sekolah-sekolah lera’ (rusak, red), guru-guru yang terlambat dibayar insentifnya hingga yang punya pekerjaan sambilan,”tandas Saipul.
Tidak hanya persoalan tersebut diatas saja yang jadi sorotan fraksi AKR, mengenai banyaknya jalan-jalan dalam kota, gang-gang maupun jalan antar desa dan kecamatan semestinya menjadi perioritas untuk diperbaiki dan dibangun.
”Angka APBD kita telah membuat orang tercengang, tapi pada saat yang sama jalan di daerah kita sana sini pada berlobang. Daerah kita kaya, tapi rakyta kita belum sejahtera. Nama Kukar menggema dimana-mana, tapi desa-desa kita masih saja gelap gulita,”ungkap Saipul.
Kemudian mengenai rumah sakit AM Parikesit yang ada di Kota Tenggarong, Fraksi AKR juga menyarankan, agar pembangunannya tidak ditunda-tunda lagi. Kondisi rumah sakit yang sudah tidak memiliki kapasitas daya tampung dan pelayanannya yang mahal senyum menunjukan harus ada sikap mendesak untuk memperbaikinya.
Sedangkan menyangkut persoalan moralitas dan kredibilitas PNS dan honorer di daerah ini, Fraksi AKR mengharapkan, agar pemerintah terus melakukan pembinaan terhadap PNS. Terutama dalam soal pelayanan prima dan good government benar-benar dapat diwujudkan.
”Kita berharap, pelan tapi pasti Kukar yang kita cintai ini benar-benar bebas dari mark up, proyek fiktif dan berbagai jenis kepalsuan dan korupsi,”tegas Saipul. (
gu2n)