Unjuk Rasa Gabungan, Bachtiar Serap Aspirasi Mahasiswa
 Pengunjuk Rasa dari HMI Kukar saat dengar pendapat dengan anggota dewan (Foto: dian) |
|
|
|
SEJUMLAH mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), pagi tadi Senin (29/1), melakukan unjuk rasa mengenai pemberlakukan PP Nomor 37 Tahun 2006, di Kantor DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“Kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak seharusnya pemerintah pusat menaikan gaji anggota dewan,”ucap Supriyadi saat menyampaikan orasinya. PP 37 tersebut mengatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
Supriyadi, koordinator unjur rasa itu, menyampaikan tuntutan, agar anggota dewan menolak pemberlakukan PP 37 tersebut.
Unjuk rasa HMI itu dilakukan sejak pukul 9.00 pagi. Dan beberapa jam kemudian, baru anggota dewan Khairuddin SP dan Mus Muliadi memfasilitasi mereka dalam ruang sidang Panmus (Panitia Musyawarah).
Khairuddin mengatakan, akan menampung aspirasi yang disampaikan. “Sebab, saya bukan pemutus kebijakan,”ujarnya. Tapi, dia akan berusaha menyampaikan masukan yang telah disampaikan para pengunjuk rasa.
Mus Muliadi menambahkan, segala aspirasi yang dimasukan akan menjadi masukan yang baik bagi anggota dewan yang lain. Namun, Mus juga mengharapkan, agar pengunjuk rasa bisa melihat PP 37 tersebut, tidak dalam konteks yang berlebihan. Artinya, bila merujuk pada peraturan sebelumnya, gaji dan tunjangan yang didapat anggota dewan saat ini tidaklah seberapa.
“Anggota dewan saat ini banyak kebutuhannya. Terutama ketika melakukan penyerapan aspirasi konstituennya. Itu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan,”ucap Mus.
 Anggota dewan Khairuddin SP dan Mus Muliadi menanggapi aspirasi mahasiswa (Foto: dian) | |
|
|
Sedangkan Khairuddin mengatakan, kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan saat ini juga harus dilihat dari apa yang dikerjakan wakil rakyat. “Saat ini kerjaan menjadi anggota dewan lebih banyak dibandingkan era sebelumnya,”ungkapnya.
Sementara itu, demonstrasi susulan, pagi ini, juga dilakukan kalangan mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tenggarong, BEM Unikarta, BEM FISIP, BPM Fisipol Unikarta, LSM BOM.
Dalam tuntutannya, sejumlah pengunjuk rasa gabungan itu menyampaikan beberapa perihal kondisi kekiniaan Kabupaten Kukar. Dari persoalan transparansi kebijakan publik; realisasi anggaran pendidikan 20 persen hingga tuntutan publikasi buku APBD 2007.
“Kita ingin pemerintah melihat persoalan tersebut lebih serius,”ujar Junaidi, Ketua Umum Cabang PMII Kukar. Dia menegaskan, selama ini pemerintah belum ada keseriusan pada personalan pendidikan, transparansi publik hingga realisasi pembangunan.
Ketua DPRD Kukar H Bachtiar Effendi, dan beberapa anggota dewan, seperti Ir Marten Apuy, Wahid Katung, Mus Muliadi dan Setia Budi, memfasilitasi tuntutan aspirasi pengunjuk rasa gabungan itu.
“Kita sangat senang dengan apa yang disampaikan mahasiaswa. Setidaknya ini akan menjadi masukan, sekaligus pengingat bagi kami dalam kerja,”ujar Bachtiar Effendi.
Mengenai realisasi pembangunan, terutama menyangkut pembangunan Unikarta di Tenggarong Seberang semuanya telah disikapi serius oleh pemerintah. “Bahkan kami telah menyampaikan surat kepada pihak eksekutif mengenai hal ini,”tambah Bahctiar.
 Ketua DPRD H Bachtiar Effendi saat menerima sependuk tanda tangan dari mahasiswa (Foto: dian) | |
|
|
Acara pertemuan pengunjuk rasa gabungan itu berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD. Dan pada saat yang sama, pengunjuk rasa juga menyampaikan sepanduk yang dipenuhi tanda tangan masyarakat pro pembangunan kampus Unikarta dan beberapa tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada Ketua DPRD. (
gu2n)