Status KLB, Dewan Panggil Dinkes
 Hearing menyikapi meningkatnya DBD di Kukar (Foto: gu2n) |
|
|
|
MENINGKATNYA korban jiwa Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong anggota dewan Komisi IV DPRD Kukar mengundang Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Pihak Rumah Sakit Umum (RSU) AM Parikesit (AMP) untuk melakukan dengar pendapat (hearing).
Dengar pendapat yang berlangsung, belum lama ini, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV H Ali Hamdi ZA SAg, dan dihadiri anggota lainnya seperti, H Salehudin, Sudarto BA, Bambang AS dan Dinkes dr H Abdurrahman serta Direktur RSU AMP dr Teguh.
Dalam pembahasan hearing itu anggota dewan menyorot persoalan meningkatnya korban jiwa DBD di Kukar. Seperti diungkapkan Ali dalam pengantar rapat tersebut, bahwa korban meninggal akibat wabah DBD telah mencapai 10 orang. “Angka ini dapat saja meningkat, bila tidak ada tindakan preventif yang lebih serius dari semua pihak,” ucapnya.
 Anggota dewan komisi IV (Foto: gu2n) | |
|
|
Berdasarkan data Dinkes setempat, jumlah penderita DBD sejak Januari 2007 telah mencapai 267 jiwa, 10 orang telah meninggal dunia. Direktur RSU AMP dr Teguh mengatakan, pihaknya telah berupaya keras melakukan pencegahan dan perawatan pasien. “Dan tidaklah benar jika ada pemberitaan kami lamban melakukannya,” tegasnya.
Kendati telah berupaya keras melakukan pencegahan, Teguh tidak menolak bila dikatakan faktor fasilitas dan fisik RSU AMP yang masih kurang representatif dalam penanganan korban DBD. Seperti diberitakan sebelumnya, kondisi kamar rawat inap RSU tersebut telah melebihi kapasitas. Sehingga tidak sedikit pasien yang harus dirawat inap di lorong-lorong kamar. Bahkan jika dalam fasilitas tidak memadai, pasien harus dirujuk ke RSU yang berada di Samarinda.
Sementara itu, dr H Abdurrahman mengatakan, sebenarnya sejak Januari lalu status DBD di Kukar telah dinyatakan Kejadian Luar Bisa (KLB). Hanya saja dalam hal tindakan koordinasi bersama Pemkab Kukar tidak berjalan hingga hari ini.”Dana KLB Rp 900 juta yang telah kami usulkan seharusnya segera diturunkan, sampai saat ini juga tidak ada realisasinya,” ungkap Kadinkes itu dihadapan anggota dewan.
 dr Teguh Widodo dan dr H Abdurrahman (Foto: gu2n) | |
|
|
Itu sebabnya, Abdurrahman sangat mengharapkan dana KLB itu secepatnya diturunkan untuk kepentingan penanganan kasus DBD. “Ini juga sebagai upaya untuk menekan jumlah pasien yang terindikasi demam berdarah,” ujarnya. (
gu2n)