Marangkayu Minta Pemerataan Porsi Anggaran APBD
 Sejumlah Kades, BPD dan LPM Marangkayu menyampaikan kekecewaannya pada DPRD (Foto: Dian) |
|
|
|
MERASA tidak mendapat porsi anggaran yang sesuai, seluruh Kepala Desa, BPD dan LPM Kecamatan Marangkayu, Kamis lalu mendatangi DPRD Kutai Kartanegara. Kekecewaan ini dilatarbelakangi dari banyaknya usulan pembangunan dari Kecamatan Marangkayu namun yang disetujui tidak memuaskan masyarakat setempat.
Sebagai daerah penghasil, Kecamatan Marangkayu banyak memberikan kontribusi. Namun bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya porsi anggaran yang diperoleh kecamatan ini terbilan minim. “Pembangunan infrastruktur di Marangkayu tahun 2007 ini diperkirakan mencapai Rp34,6 miliar,” ungkap Buharudin, Kades Sebuntal. Di hadapan Komisi II, Marwan SP, H Abdul Rachman, Yayuk Sehati dan anggota Komisi I Ir H Irwan Muchlis.
 Sebagai daerah penghasil Marangkayu meminta porsi anggaran yang seimbang (Foto: pwt) | |
|
|
Dikatakan, kekecewaan ini sangat dirasakan masyarakat. Banyak usulan program pembangunan yang tidak setujui. Padahal masyarakat sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana di daerahnya. Terutama pembangunan jalan poros dan jalan penghubung desa serta penerangan. “Kami sangat kecewa dengan porsi anggaran pembangunan infrastruktur untuk Kecamatan Marangkayu,” ujar baharudin.
Sementara itu, lanjut Baharudin proyek pembangunan yang disetujui, padahal kenyataannya di lapangan sudah selesai pelaksanaannya. Bahkan pengerjaan proyek dilakukan tanpa memasang papan atau plang penjelasan proyek. Sehingga tidak diketahui proyek apa yang sedang dikerjakan, berapa anggarannya dan siapa pelaksananya.
Kades Sebuntal A Marzuki, mengungkapkan sebelas desa di Marangkayu saat ini sangat membutuhkan keadilan dalam pembangian anggaran pembangunan. Kondisi Marangkayu dikatakan, memerlukan perubahan dalam hal tersedianya infrastruktur yang memadai.
Hal ini dibenarkan dengan salah satu tokoh masyarakat Marangkayu. Dikatakan jangan terlalu terlena dengan angka Rp34,6 miliar yang dijatahkan untuk Marangkayu. Sebab kalau ditelusuri, sebenarnya ada sekitar Rp8 miliar itu dikucurkan oleh APBD Provinsi Kaltim. “Artinya dana yang dialirkan lewat APBD Kukar hanya sekitar Rp22 miliar saja," katanya. Bila dibandingkan dengan daerah lainnya, untuk kecamatan Loa Kulu diperoleh sebesar Rp125 miliar, kemudian Kota Bangun Rp102 miliar dan Kecamatan Tenggarong mendapat paling banyak, sebesar Rp180 miliar lebih. Belum lagi biaya untuk pembenahan objek wisata Pulau Kumala yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan untuk Kecamatan Kenohan hanya mendapat alokasi anggaran sekitar Rp8,4 miliar. Lebih miris lagi untuk Muara Wis, itu cuma dapat Rp5,7 miliar.
 Sejumlah anggota dewan sepakat ada pemerataan anggaran bagi setiap kecamatan (Foto: pwt) | |
|
|
Terkait masalah tersebut, sejumlah anggota DPRD Kukar menyetujui bahwa seharusnya memang ada pemerataan anggaran bagi setiap kecamatan. “Sudah saatnya ada rasionalisasi atau penyesuaian anggaran pembangunan, untuk masing-masing kecamatan se-Kabupaten Kukar,” ujar Marwan. Hal ini bertujuan lain agar tercipta pemerataan pembangunan di daerah ini.
Hal ini juga dibenarkan anggota lainnya. "Harus ada komitmen untuk penyesuaian anggaran pembangunan masing-masing kecamatan, agar tidak ada yang tertinggal atau merasa kurang diperhatikan," ungkap anggota Abdurrahman. Penyesuaian alokasi anggaran harus dilakukan supaya pembangunan adil dan merata sesuai amanat Gerbang Dayaku Tahap II. Tidak hanya memprioritaskan pembangunan di daerah perkotaan namun juga di daerah pedesaan. (
pwt)