PLN dan DPRD Didemo Mahasiswa
 Sejumlah mahasiswa melakukan aksi ke Kantor PLN dan DPRD Kukar (Foto: dian/yeni) |
|
|
|
SEDIKITNYA 80 mahasiswa dan eleman masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Transparansi (Sikat) Kukar, Senin (16/4), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Ranting PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Mahakam, Jl KH Ahmad Muksin, Tenggarong. Mereka kembali mempertanyakan kinerja PT PLN mengenai pelayanan listrik yang kerapkali mengalami byar pet.
Ketua PMII Kukar Junaidi yang ikut dalam aksi Sikat tersebut, mengatakan, bahwa akibat seringnya listrik PLN byar pet, masyarakat dirugikan baik secara materil maupun moril. Menurutnya, kerugian moril akibat listrik yang seringkali byar pet tersebut, masyarakat akhirnya menjadi resah. Dan sementara itu, dari aspek materil, byar pet listrik juga telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang mengandalkan pasokan listrik PLN.
“Harusnya pihak manajemen PLN lebih tanggap dengan kondisi sosial-ekonomi akibat seringkalinya listrik mati di daerah ini,” ujar Junaidi.
Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, akibat pemadaman listrik tanpa jadwal yang jelas itu telah berdampak pada terjadinya kebakaran di Kota Tenggarong. “Lihat saja berapa rumah sudah yang terbakar, akibat byar pet listrik,” tandas Efri Novianto, Koordinator LSM BOM.
Menanggapi aksi Sikat tersebut, Manajer PLN Cabang Tenggarong, Budiana, dihadapan demonstran menjelaskan, bahwa byar pet yang terjadi belakangan ini dikarenakan kapasitas daya listrik yang tersedia kecil dibandingkan pemakaian. “Itu sebabnya kami berupaya untuk mengatur pemakaian listrik dengan cara melakukan pemadaman secara bergilir di beberapa wilayah Tenggarong,” ujarnya.
Sedangkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat mengenai perbaikan layanan listrik PLN, dikatakan Budiana, pihaknya akan terus berupaya untuk menambah daya listrik yang masih kurang. ”Rencananya tahun ini peningkatan daya listrik akan kami lakukan,” tutur Budiana.
 Mahasiswa mendesak anggota dewan untuk mengusulkan Perda Transparansi (Foto: dian/yeni) | |
|
|
SERANG KANTOR DPRD
Setelah melakukan aksi protes terhadap kinerja PT PLN Ranting Tenggarong yang dinilai tidak profesional, beberapa unsur mahasiswa dan masyarakat yang ikut dalam demo gabungan Sikat tersebut, seperti : Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), LSM Barisan Oposisi Murni (BOM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unikarta, kemudian “menyerang” Kantor DPRD Kukar.
Sejumlah demonstran itu menuntut para wakil rakyat agar secepatnya membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) menyangkut tranparansi yang pernah diusulkan (raperda inisiatif, red) oleh LSM BOM Kukar, beberapa waktu lalu. Selain itu, para pengunjuk rasa juga mendesak agar pelaksanaan anggaran tahun 2007 dilakukan secara transparan.
Koordinator aksi, Wahyudi, memaparkan, dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean govermance), transparansi terhadap segala sektor pembangunan adalah hal yang memang harus dilakukan, terutama menyangkut masalah keuangan daerah. “Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 12 dan 13 sangat jelas sekali menyebutkan pentingnya transparansi keuangan daerah”, ungkapnya.
Masalah yang paling tampak dari dampak ketidakterbukaannya pemerintah daerah ini menyangkut keuangan daerah adalah mengenai penyaluran dana bantuan sosial (bansos). Sikat menilai, pemberian dana bansos hingga ratusan rupiah untuk yayasan dan ormas yang tidak jelas keberadaanya serta sumbangsihnya untuk daerah ini sangatlah tepat.
“Harusnya pemerintah dalam hal ini melakukan recek lapangan dan pendataan yang jelas dan terbuka mengenai penerima bansos. Bukan seperti yang terjadi selama ini, masyarakat banyak tidak mengetahui organisasi dan yayasan mana saja yang menerima bansos,” ujar Wahyudi.
 Suriadi SHut diminta mahasiswa untuk menyampaikan orasinya (Foto: dian/yeni) | |
|
|
Dan sementara itu wakil ketua DPRD Ir H Yusuf MM dan beberapa anggota dewan Kukar Marwan SP, Suriadi SHut, Abu Bakar Hasy, Edy Mulawarman, Jumarin Tripada, M Zainudinsyam, M Syarifuddin A, mendukung tuntutan yang disampaikan Sikat. “Mengenai tuntutan perlunya tranparansi keuangan daerah kami sangat mendukung. Hal ini akan kami tindaklanjuti dan sampaikan kepada pihak eksekutif,” tegas Marwan, menjawab tuntutan sejumlah pengunjuk rasa tersebut. (
gu2n)