Kelapa Sawit Untuk Rakyat
 H Musmulyadi, Pendukung Perkembangan Sawit di Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman (Foto: sahrin) |
|
|
|
Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara, H Musmulyadi, menyatakan, pihaknya sangat mendukung pembukaan perkebunan kelapa sawit, di Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman. Selain bernilai ekonomis tinggi, keberadaannya dapat dijadikan solusi mengatasi persoalan ilegal loging.
Seperti diketahui bersama, Kalimantan Timur kehilangan ratusan hektar hutan, setiap jamnya. Hal itu terjadi akibat maraknya kegiatan pembalakan liar (ilegal loging) di daerah ini. Meskipun pihak Polri telah memperketat pemerikasaan, namun tetap saja ada cara untuk lolos.
Menurut Mus Mulyadi, maraknya ilegal loging tidak dapat dipisahkan dengan taraf kesejahteraan masyarakat. Selama ini untuk mencari nafkah, mereka menjadi penebang liar, padahal kondisi demikian dapat dirubah, apabila masyarakat dapat ditingkatkan taraf perekonomiannya.
 Mengenai Sawit, Ketua DPRD H Bachtiar Effendi Juga Memiliki Perhatian Yang Sama (Foto: ) | |
|
|
Tidak adil apabila warga hanya disuruh berhenti menebang kayu, namun tidak ada solusi bagi kehidupan mereka. Para penebang liar tersebut adalah manusia biasa, yang membutuhkan mata pencaharian untuk menghidupi anak isteri mereka.
“Karena itu, saya melihat keberadaan sawit adalah solusi untuk mengatasi persoalan ini,” ucap Mus Mulyadi.
Pihaknya juga mengimbau agar seluruh warga yang berada di Sebulu dan Muara Kaman, dapat memberikan dukungan bagi suksesnya pembukaan lahan sawit di kawasan tersebut. Apabila ingin perubahan taraf hidup, warga harus mengerti bahwa tidak mungkin apabila selalu menyandarkan diri terhadap hasil kayu di hutan.
Sebagai komoditi ekspor, harga sawit memang lumayan menggiurkan, sehingga tidak heran apabila banyak pihak yang berlomba-lomba, baik secara individu maupun perusahaan untuk membuka perkebunan sawit di Kaltim.
Selain solusi untuk mengatasi ilegal loging, dengan mempekerjakan masyarakat sekitar hutan dan pedesaan, sebagai petani plasma. Program sawit juga dapat membantu pemerintah daerah dalam merehabilitasi lahan kritis. (
rin)