Suriadi: "Penerima Bansos Harus Diinventarisir"
Suriadi SHut (Foto: yeni/pwt) |
|
|
|
ANGGOTA dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kukar Suriadi SHut menyarankan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan inventarisasi penerima bantuan sosial (bansos). Menurutnya, pendataan melalui instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Kesbanglinmas adalah untuk membendung besarnya permohonan bantuan yang masuk setiap tahunnya serta menghindari adanya kebocoran dalam penyaluran bansos. "Instansi terkait hendaknya lebih teliti terhadap segala berkas proposal yang masuk," ujarnya, baru-baru ini.
Selain itu, anggota dewan dari Komisi II bidang perekonomian dan pembangunan ini, juga meminta kepada bagian sosial untuk melakukan cek lapangan terhadap aktivitas organisasi atau yayasan penerima bansos.
Apakah benar sebuah lembaga atau organisasi itu memang benar keberadaanya, ucap Suriadi, harus ada pendataan yang tidak saja pada berkas proposalnya. Tapi juga sekretariat dimana organisasi itu berada perlu didata.
Dikatakannya, paling tidak sebuah lembaga, yayasan ataupun organisasi yang memohon bantuan diketahui keberadaannya oleh kelurahan dan kecamatan. Termasuk badan hukum lembaga serta persyaratan administrasi lainnya. ”Ini untuk menghindari adanya proposal fiktif atau permohonan yang hanya bermodalkan setempel,” tegasnya.
Sedangkan untuk mencegah adanya organisasi, lembaga atau yayasan fiktif, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan agar bagian kesejahteraan sosial atau instansi sosial lainnya yang menyalurkan bansos meminta para penerima bantuan sosial membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan serta penggunaan anggaran dengan bukti terlampir. (
gu2n)
