Komisi II Sidak Proyek-proyek di Kecamatan Muara Badak
Banyaknya proyek-proyek yang bermasalah di Kutai Kartanegara membuat miris beberapa kalangan. Di satu sisi telah banyak kemajuan yang dicapai oleh Kutai Kartanegara, namun di sisi lain banyak pula permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pembangunannya itu sendiri. Di beberapa tempat banyak ditemukan proyek-proyek fiktif, proyek yang dikerjakan tanpa kejelasan status kontrak, dan lain-lain.
Hal itu yang mendasari Komisi II DPRD Kab. Kutai Kartanegara tak henti-hentinya memonitoring berbagai kegiatan pembangunan yang ada di daerah ini. Sebagai lembaga dengan fungsi pengawasan, DPRD melalui Komisi II juga turut prihatin dengan permasalahan-permasalahan ini. Padahal, semangat otonomi yang diterjemahkan oleh pemerintah melalui program Gerbang Dayaku, adalah menjadikan masyarakatnya mandiri, berdaya, dan sejahtera. Salah satunya dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan. Namun, bukan justru dengan adanya kesempatan tersebut berbagai masalah timbul dan menyebabkan keresahan dalam masyarakat.
Jumat (26/11/2004) Komisi II yang dikomandani H. Setia Budi mendatangi kecamatan Muara Badak, menyikapi adanya pengaduan masyarakat mengenai proyek pembangunan yang ada di daerahnya. Anggota Komisi II yang turut hadir dalam inspeksi ini antara lain : H. Suryadi, S.Hut, Marwan,SP, H. Abdul Rahman, Suwaji, H. Burhanuddin, Drs. H. Abdul Djabar Bukran, dan G. Asman, G.
“Kunjungan kali ini adalah untuk melihat langsung kegiatan pembangunan yang ada di Muara Badak. Karena kami banyak mendapat laporan ada proyek-proyek yang saat ini belum terbayar padahal sudah mencapai 100%. Dan ada pula yang masih belum berjalan (0%).” Ungkap Setia Budi pada dprdkutaikartanegara.go.id.
Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Camat Muara Badak, Komisi II juga banyak mendapatkan informasi, baik dari pihak Dinas Pekerjaan Umum yang memaparkan item-item proyek pembangunan yang sedang berjalan di Kec. Muara Badak, kemudian pemerintah kecamatan, desa, maupun rekanan/kontraktor selaku pelaksana pembangunan.
Para Kontraktor secara singkat mengungkapkan beberapa kendala yang mereka hadapi di lapangan berkaitan dengan pengerjaan proyek yang mereka laksanakan. Antara lain tentang Administrasi Proyek (AP) yang selalu tak tepat waktu, take over APBD ke ABT, serta adanya perampingan dinas PU. Hal tersebut akhirnya mempengaruhi kelanjutan proyek yang seharusnya bisa dikerjakan tepat waktu.
Selanjutnya Komisi II, bersama-sama Dinas PU, rekanan, dan masyarakat langsung mengunjungi proyek-proyek yang sedang ataupun belum dikerjakan. Antara lain proyek penurapan di jalan desa Tokolima Muara Badak, betonisasi jalan poros kecamatan, pembangunan pasar, serta proyek pengerasan, pelebaran jalan yang menembus ke kecamatan Marangkayu.
Baik Komisi II, maupun masyarakat yang ada di kecamatan Muara Badak sama-sama menghendaki semua proyek pembangunan tersebut dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat, yang akan berimbas kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraannya. Hendaknya semua proyek tersebut dilandasi dengan satu semangat untuk terus membangun, tanpa melupakan asas kebersamaan, yang bukan hanya berprinsip untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.
(
hnf)
