Mahasiswa Desak Transparasi Anggaran
 Masasiswa menyerukkan transparasi APBD (Foto: dian) |
|
|
|
TUNTUTAN terhadap trasnparasi anggaran APBD 2007 Kutai Kartanegara, terus dilakukan. Puluhan ,mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi, seperti PMII, GEPAK, BEM Fisip dan BEM FAI Unikarta, menggelar aksi demontrasi di DPRD. Kamis (3/5).
Selama ini transparasi anggaran tidak pernah dilakukan. “APBD adalah barang langka, yang bisa didengar namun tanpa bisa dilihat apa isi dari APBD tersebut,” ujar Junaidi, ketua PMII. Diungkapkan, masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Berdasarkan PP No 56 tahun 2005 tentang SIKD, yang berbunyi “menyajikan informasi keungan daerah secara terbuka kepada masyarakat,”
 "Melalui APBD dapat dilakukan pengawasan terhadap pembangunan" (Foto: dian) | |
|
|
Sebagai daerah yang memiliki APBD terbesar di Indonesia. Sudah selayaknya berbagai pembangunan dan fasilitas umum dirasakan masyarakat. Melalui transparasi APBD, hal ini bisa diketahui. Apakah para elite politik telah menjalankan perannya secara maksimal.
“Kalau kita mengetahui isi APBD, maka kita bisa mengontrol jalannya pembangunan di daerah ini,” ungkap Santi dalam orasinya.
Selain melakukan orasi, mereka juga menggelar berbagai spanduk yang berisikan antara lain, tegakkan transparasi anggaran, stop penyimpangan anggaran dan sebagainnya. Mendesak Pemkab untuk melakukan transparasi anggaran APBD. Selain itu mereka juga meminta pertanggungjawaban penggunaan dana KONI maupun dana Porprov III Kaltim, yang telah diselenggarakan pada bulan Nonember tahun lalu. “Begitu besar anggaran yang telah dikeluarkan, namun KONI masih menyisakan permasalahan. Banyak hal yang belum terbayarkan, khususnya bonus atlit dan honor panitia,” papar Wahyudi, dalam orasinya.
 Dewan akan komitmen dalam melakukan transparasi anggaran (Foto: pwt) | |
|
|
Empat anggota Dewan, Salehuddin, Abdurrahman, Abdul Sani dan Suriadi S.Hut, menerima rombongan mahasiswa. “Transparasi anggaran mutlak diperlukan, wajib dipublikasikan, namun ketika telah menjadi lembaran daerah,” ungkap Salehuddin. Untuk mewujudkan komitmen ini diperlukan waktu. Pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam membahas APBD, agar tidak terjadi kekeliruan. “Saat ini, keuangan daerah masih dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan kepala daerah,” ungkap Salehuddin.
Hal ini dibenarkan rekan-rekannya, bahwa transparasi anggaran APBD harus disebarluaskan. “Transparasi anggaran selalu kita tekankan dalam berbagai kesempatan,” ujar Abdul Sani. (
pwt)