DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: Kunjungan ke Kukar Masih Tinggi

Kunjungan ke Kukar Masih Tinggi


Kunjungan ke Kukar terus mengalir (Foto: dian)
Kunjungan ke Kutai Kartanegara dari daerah lain di Indonesia, masih kerap kali terjadi. Banyak hal yang ingin dipelajari dari daerah yang terkenal memeliki APBD terbesar ini, menjadi salah satu tujuannya. Tak urung dalam setiap pekan, selalu menerima penjajakan dari daerah lain. Senin (7/5) kemarin, DPRD Teluk Bintuni Papua Barat, mendatangi DPRD karena berencana melakukan kunjungan ke daerah ini.

Pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan peningkatan SDM, dianggap telah dicapai daerah ini. Seiring dengan keberhasilannya tersebut, Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah percontohan. Kabupaten dengan APBD Rp 3,7 Trilyun ini, menjadi motivasi bagi daerah lain untuk dapai menyamainnya.



Gun Katim, Wakil Ketua DPRD Teluk Bintuni (Foto: dian)
”Kukar Patut jajaki dan bisa di jadikan guru dalam membangun daerah kami,” kata Gun Katim, Wakil Ketua DPRD Teluk Bintuni, saat bertemu dengan anggota Komisi I, Ir. Martin Apuy, Abubakar Has, Saiful Aduar dan Musmulyadi.

Terlebih dahulu Gun Katim bersama G.Manuputi Sekretaris dan A. Fimbay Kabag Keungan DPRD Teluk Bintuni, melalukan penjajakan ke daerah ini. Dikatakan Kabupaten Teluk Bintuni terletak di ujung kepala burung di Papua Barat. Merupakan salah satu kabupeten hasil pemekaran. Sehingga memerlukan banyak masukan dan pengetahuan dari daerah lain yang lebih maju.

Sebagai daerah baru, berbagai hal ingin diketahui DPRD Teluk Bintuni, diantaranya mengenai dana perimbangan atara pusat dan daerah, Hak tanah ulayat , Peningkatan SDM dan SDA. ”Pemerintah Bintuni merasa yakin daerah kami akan menjadi kandidat kabupaten kukar yang kedua dalam kekayaan alam se Indonesia,” ujar Gun Katim.

Dikatakan Teluk Bintuni mempunyai sumber daya alam yang sangat berlimpah, yang hampir sama seperti kukar. Minyak Bumi, Emas ( Perusahaan Pripot Emas terbesar di Indonesia ) , Emas hitam ( Batu Bara) dan hasil hutan lainnya. ”Tapi kami merasa belum puas walau daerah kami di berikan otonomi Khusus,” ujarnya. Sistem bagi hasil daerah masih sangat kurang. Bahkan cendurung daerah ini masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya di Papua. (pwt)