Tinjau Ulang Kebijakan SWTM
 Saiful Aduar SP.d (Foto: Murdiansyah) |
|
|
|
Sekretaris Komisi I DPRD Kutai Kartanegara, Saiful Aduar SPd mengatakan, program Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM), sebaiknya ditinjau ulang. Pasalnya selama kebijakan tersebut berjalan, belum memberikan hasil signifikan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.
Sebaliknya, keberadaan warga tidak mampu yang mencapai angka 17.129 jiwa tersebut, menjadi perbincangan hangat di Pusat Pengembangan Daerah (Pusbangda) Departemen Dalam Negeri (Depdagri).
Banyak daerah lain mempertanyakan, kenapa Kukar yang memiliki program dana Rp1,5 Milyar hingga Rp2 Milyar Perdesa, angka warga tidak mampunya masih tercatat cukup tinggi.
“Untuk itu saya melalui media ini, menyarankan kepada pihak terkait, terutama Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Balitbangda) dan Dinas Sosial, agar meneliti ulang relevansi STWM,” kata Saiful.
Putera Sedulang ini menambahkan, pihaknya bukan tidak setuju terhadap program SWTM, namun sebaiknya ditinjau ulang. Apakah program yang bertujuan mulia tersebut, memiliki relevansi terhadap upaya pengentasan kemiskinan, atau malah sebaliknya, banyak angkatan kerja produktif rela dikelompokkan sebagai orang miskin, agar mendapatkan santunan.
Banyak cara untuk membantu masyarakat, tidak hanya melalui program santunan sosial, layaknya SWTM. Diantaranya adalah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, berdasarkan proposal usaha yang rasional, masuk akal, dan tidak mengada-ada.
“Jika memang program SWTM akhirnya terbukti tidak mengatasi secara signifikan masalah kemiskinan di daerah ini, sebaiknya segera ditinjau, dan dialihkan pada program pemberdayaan yang lebih mendidik masyartakat,” tambahnya
Pernyataan Saiful Aduar tersebut, sebenarnya bukan wacana baru di Kutai Kartanegara. Di awal 2005 lalu, Pemerintah Daerah dan Petugas Dinas Sosial Serta Pos, sempat dibuat pusing oleh program Pemerintah Pusat, yakni Dana Kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM). Program yang dimaksud sebagai upaya mengurangi kesulitan masyarakat, akibat kebijakan Pemerintah menaikkan harga minyak, ternyata jadi rebutan warga di beberapa kecamatan.
Dalam sebuah pertemuan di Komisi IV DPRD Kukar, bersama PT Pos Indonesia, Dinas Sosial dan Pemkab, terungkap banyak warga yang sebenarnya mampu, namun suka dikelompokkan miskin, agar dapat dana kompensasi BBM. Bahkan ada seorang pemilik Depot BBM, di Kecamatan Kota Bangun, yang rela menutup usahanya, demi mendapatkan dan Rp300 Ribu pertriwulan. (
rin)