DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: Irkham: "Perusda Perlu Dikelola dengan Baik"

Irkham: "Perusda Perlu Dikelola dengan Baik"


Anggota DPRD Kukar Drs HM Irkham (Foto: dian)
MASIH minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali disorot anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Drs HM Irkham. Menurutnya, sebagai daerah yang melimpah dengan kekayaan sumber daya alam (SDA), pengelolaan SDA dengan memperhatikan nilai ekonomi dan peningkatan PAD hendaknya terus ditingkatkan.

Kabupaten Kukar yang tahun ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diproyeksikan sekitar Rp3,7 triliun, seharusnya memiliki PAD yang tidak kecil seperti saat ini, yakni hanya ditargetkan sekitar 60 miliar. Padahal jika ingin dimaksimalkan pengelolaan kekayaan alam daerah ini, tidaklah sedikit potensi yang dapat diandalkan untuk meningkatakan pendapatan asli daerah.

”Sebenarnya banyak peluang untuk meningkatkan PAD daerah ini. Sekarang tinggal dari kitanya saja untuk mengelolanya dengan baik,” ujar Irkham, ketika melakukan pertemuan bersama instansi terkait, seperti Perusda Tunggang Parangan, Bagian Ekonomi Pemkab, dan intansi terkait lainnya, belum lama ini di ruang komisi II Kantor DPRD Kukar. Menurut politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pembenahan disegala perangkat pendongkrak PAD memang harus dilakukan, selain juga perlunya perbaikan sistem ekonomi daerah ini.

Beberapa aset daerah yang saat ini masih belum maksimal untuk diandalkan adalah Perusda Tunggang Parangan. Persahaan daerah yang dipimpin Dahri Yasin SH itu, dinilai belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD daerah ini. Padahal seperti yang pernah diungkapkan anggota dewan Edy Mulawarman, harusnya Perusda Tunggang Parangan sebagai bagian roda PAD di Kukar dapat berperan lebih mendorong kemajuan ekonomi daerah ini. ”Bukan seperti saat ini. Masih belum bisa diandalkan,” ucapnya.

Sementara itu, Dahri Yasin sendiri menyikapi beberapa komentar mengenai perusda yang dipimpinnya masih jauh dari harapan, mengatakan, bahwa pihaknya sebenarnya telah melakukan kerja maksimal mendorong peningkatan PAD daerah ini. ”Hanya saja setelah 2 tahun beberapa aset daerah ini diambil Pemkab Kukar, upaya kami sempat tersendat,” ungkapnya.

Kendati demikian, Dahri berjanji akan terus berupaya untuk meningkatkan PAD Kukar. Dia pun meminta agar pihak eksekutif dan legislatif tetap mendukung dengan usaha yang saat ini sedang dilakukan Perusda Tunggang Parangan. (gu2n)