PGRI Gelar Dialog Dengan Ketua DPRD
PGRI Gelar Raker (Foto: dian) |
|
|
|
PERSATUAN Guru Repoblik Indonesia (PGRI) Kutai Kartanegara menggelar Rapat Kerja I Masa Bakti 2007 s/d 2012. Raker berlangsung di ruang serba guna pendopo wakil Bupati, pekal lalu. Dengan mengusung Tema “Melalui Inplementasi UU No.14 /2005 PGRI Berjuang Menempatkan guru dan siswa sebagai subyek dalam mencapai pendidikan dan Kita satukan tekad, Wawasan Kemampuan Profisional Guru dalam Mensuksekan Program Gerbang Dayaku Tahap II”. Dihadiri tiga orang perwakilan dari 18 Kecamatan.
Hadir sebagai pembicara, Rachmad Santoso, Ketua DPRD Kutai Kartanegara. Didampingi pengurus PGRI Samsul Haidir, Jaka Rahayu dan Ahmaddiansyah melakukan dialog dan tanya jawab dengan para perserta. Salah satu hal yang menarik perhatian peserta adalah mempertanyakan peran kontribusi dewan terhadap kesejahteraan guru. “Bagaimana peran dewan terhadap kemajuan PGRI, khususnya terhadap kesejahteraan guru,” tanya Agus Prmanto Guru Kecamatan Samboja.
Kehadiran Ketua DPRD mendapat antusias dari peserta untuk mempertanyakan kesejahteraan guru (Foto: dia) | |
|
|
Hal senada diungkapkan Hanafiah, guru dari Tenggarong Seberang yang dibenarkan rekan-rekannya. Menjawab pertanyaan tersebut, Rachmad Santoso mengungkapkan bahwa dewan selama ini tidak pernah menutup diri. “Siapa saja dan semua lapisan masyarakat manapun kita terima, tak terkecuali bagi para guru,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan, untuk mengakomodir berbagai permasalahan yang terjadi, anggota dewan telah dibagi dalam komisi. “Apabila menyangkut masalah hukum, Komisi I yang menangani, sedangkan masalah ekonomi dan Pembangunan ditangani Komisi II, Keuangan dan Aparatur ditangani Komisi III dan jika masalah Kesejahteraan rakyat dan Pendidikan ini yang menangani adalah Komisi IV,” papar Rachmad.
“Saya berharap perjuangan guru jangan hanya basa basi, namun juga harus kritis," katanya (Foto: dian) | |
|
|
Selama ini, lanjut Rachmad, Dewan memiliki kepedulian pada dunia pendidikan. Dewan konsisten terhadap persoalan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengajar. “Bahkan setiap pembahasan anggaran antara eksekutif dan legiselatif, persoalan pendidikan dan kesejatran guru ini yang menjadi perdebatan yang sangat panjang,” ungkapnya. Dewan bersama Pemerintah daerah berusaha melakukan langkah kongkrit. Diantaranya dengan mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari APBD. Hal ini diperuntukan bagi dunia pendidikan. Baik itu infrastruktur maupun peningkatan SDM.
Pada tahun 2007 ini, telah dialokasikan dalam anggaran APBD sebesar 500 miliar. Diperuntukkan untuk rehap maupun pembangunan baru gedung sekolah, dan peningkatan SDM. “Jika dananya sampai sekarang belum turun, hal ini menyangkut masalah mekanisme, tidak hanya kalangan pendidik tapi ini semua dinas instansi,” katanya.
Namun yang pasti, lanjut Rachmad, peranan dewan dalam dunia pendidik sangat besar. Untuk meningkatkan kemajuan suatu daerah, peningkatan SDM menjadi salah satu syarat mutlak. Dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas guru yang profosional, maka kemajuan suatu bangsa akan ditentukan. “Saya berharap PGRI dalam meperjuangkan guru jangan hanya basa basi, namun juga harus kritis, kerena jika hanya basa basi saya yakin, tidak akan terwujud, hanya mendapatkan kelelahan dan menghasilkan Nol,” katanya. (
dian)
