DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: "Rehap Sekolah Jangan Hanya Terfokus di Kota"

"Rehap Sekolah Jangan Hanya Terfokus di Kota"


Satu diantara sekolah rusak yang kini masih dalam pembenahan di Kabupaten Kukar (Foto: rin)
PELBAGAI problem pendidikan di daerah ini memang masih belum sepenuhnya tertuntaskan. Dari kondisi fisik bangunan sekolah yang masih banyak rusak hingga perlunya peningkatan mutu guru.

Kasubdin program Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara (Disdik Kukar) Drs Achmad Rivai mengatakan, upaya tuntas masalah pendidikan sebenarnya merupakan masalah nasional. “Tidak hanya di Kukar saja,”ucapnya, beberapa waktu lalu.

Demikian halnya persoalan sekolah rusak, ujar Rivai, juga tidak saja menjadi problematika pendidikan di daerah ini. Ia mengungkapkan, bangunan sekolah yang rusak dipelbagai daerah di Indonesia sebenarnya merupakan bangunan tahun sekitar 1970-1980. Kondisinya pun memperihatinkan. “Dan wajar saja prioritas rehab bangunan sekolah rusak secara nasional perlu untuk dituntaskan,”tuturnya.

Penuntasan masalah pendidikan, terutama di daerah ini, memang termasuk persoalan kompleks. “Artinya tidak saja soal fisik sekolah. Tapi juga peningkatan mutu guru, pemberantasan buta aksara dan wajib belajar 12 tahun,” ujar Rivai.

Rivai juga memaparkan, 4 (empat) penuntasan masalah pendidikan yang kini sedang dikerjakan Disdik Kukar, yakni: (1) Tuntas peningkatan akses infrastruktur pendidikan; (2) Tuntas peningkatan mutu guru, yang merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005: Bahwa guru minimal berpendidikan Strata 1 (S1) dan memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan; (2) Tuntas wajib belajar 12 tahun; (4) Tuntas buta aksara.



- (Foto: rin)
“Dan keempat program penuntasan masalah pendidikan itu merupakan hasil sharing mengenai rancangan program tuntas pendidikan dari tahun 2007 hingga tahun 2010 antara Mendiknas, Pemprop dan Pemkab,”ungkap Rivai. Ia pun berharap, agar semua pihak dapat mendukung penuntasan pendidikan yang dihadapi secara nasional, terutama yang dihadapi Kukar sendiri.

Dan sementara itu, anggota DPRD Kukar, Ali Hamdi ZA SAg, dalam kesempatannya, meminta pemerintah dan dinas terkait agar lebih memperhatikan kondisi pendidikan di daerah ini, terutama wilayah-wilayah pedalaman Kukar.

“Kondisi pendidikan, terutama fisik sekolah yang masih banyak belum terbenahi sudah saatnya menjadi prioritas program tuntas pendidikan. Kita berharap pemerintah tetap konsisten dengan tujuan pembangunan pendidikan di daerah ini,” ungkap Ali.

Lain halnya dengan kalangan mahasiswa, yang menilai, bahwa program pendidikan yang pernah dipaparkan Disdik dan termasuk dinas teknis masih belum menyentuh hal mendasar dari problem pendidikan di daerah ini. Junaidi, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kukar mengatakan, “Hendaknya pihak terkait jangan hanya memfokuskan perbaikan infrastruktur pendidikan diperkotaan saja”.



- (Foto: rin)
Dia mengungkapkan, masih banyaknya sekolah mirip kandang sapi diwilayah pedalaman Kukar adalah potret betapa perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan masih minim. “Kita tidak menginginkan program yang muluk-muluk, tapi yang riil sajalah. Kita hanya berharap anggaran sebesar itu tidak ada lagi bangunan fisik sekolah mirip kandang sapi,” kata Junaidi. (gu2n)