DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: Workshop Comdev Digelar

Workshop Comdev Digelar


Melalui kerjasama perusahaan tambang dan migas Workshop Comdev Digelar (Foto: dian)
PERBEDAAN persepsi mengenai pengertian Comunity Developmen (Comdev), antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah, menjadikan program ini tidak dirasakan secara maksimal. Perusahaan merasa dana yang diberikan sudah cukup namun masyarakat merasa dana comdev yang diterima kurang memenuhi keinginan mereka.

Guna meminimalkan hal tersebut, beberapa perusahaan melakukan kerjasama untuk menggelar Workshop Comunity Developmen (Comdev). Terdiri dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Pemerhati Tambang Indonesia (PERTAMI), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, VICO Indonesia, PT.Gunung Bayan Prima Coal (GBP), BP MIGAS dan KPC ( Coal From Indonesia, PT.Kaltim Prima Coal. Dengan moderator Marwan SP, di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Sabtu (4/8).

Dengan menghadirkan narasumber atau pembicara, Ketua Umum PERHAPI (Guru Besar ITB) Prof DR.IR Irwandy Arif,DEA.,MSc, Prof DRIr Abar Saleng,SH.,MM (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar), dan Jeffry Mulyono Chaiman (APBI-ICMA), Dra. Sarwat Fardaniyah (Komite Ahli CSR AWARD 2005 Depdagri Jakarta). Menurut ketua PERHAPI Kutai Kartanegara, Khairuddin SP, kegiatan ini diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak perusahaan di Kutai Kartanegara. Melalui kegiatan ini dapat terungkap berbagai permasalahan yang terjadi terkait dengan Comdev.



Dari Workshop ini diharapkan dapat program comdev dapat merata (Foto: dian)
Sementara Ketua DPRD Kutai Kartanegara Rachmad Santoso, dalam pidatonya, mengungkapkan dengan SDA yang dimiliki daerah ini, merupakan suatu karunia bagi daerah ini. Tinggal bagaimana pengelolaan dan penanganannya. Melalui kegiatan ini, dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan Comdev di daerah ini. “Workshop ini bisa menghasilkan kajian dan pemikiran baru mengenai comdev,” katanya. Melalui comdev bisa menghasilkan fungsi dan peranan baru. Seperti mampu menciptakan penciptaan tenagakerja.

Dikatakan, pertambangan tidak hannya memiliki manfaat fikal, namun juga non fiscal. Selain menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, sektor ini juga menjadi salah satu pusat pertumbuhan ( Center Of Growth). Partisipasi publik untuk terlibat dalam perencanaan pasca tambang, perlu dilibatkan. “Masyarakat sekitar harus dilibatkan dalam menyusun konsep idial lingkungan dan program ekonomi lokal setelah berakhir masa tambang,” ungkap Rachmad.

DPRD sebagai lembaga yang mempunyai pungsi sebagai Legislator, Regulator, Bageter serta Sosial Control, memiliki peran dalam pelaksanaan comdev. Sehingga, untuk menciptakan pembangunan dan kesjahtraan masyarakat dapat diwujudkan. “Saya menghimbau kepada semiua investor supaya mau melaksanakan tanggung jawab sosial untuk membangun masyarakat,” katanya. Hingga kini, peran perusahaan masih kurang dirasakan. Salah satunya adalah perusahaan tambang. “Saat musibah banjir, peran perusahan sangat sedikit,” katanya. Padahal, musibah itu terjadi di sekitar tambang, diharapkan melalui worksop Comdev kali ini, semua perusahaan dapat menjalankan programnya secara konsisten. Selain dapat menerapkan comdev, juga dapat menjaga kelestarian lingkungan. Sangat diperlukan dukungan dan kontribusi dari perusahaan. “Jangan hanya memberikan janji-janji kosong,” imbaunya. (dian/pwt)