Pagu Anggaran 2008 Rp 3,766 T
 H Syariffudin, anggota Panel DPRD Kukar (Foto: dian) |
|
|
|
SETELAH melakukan pembahasan yang cukup panjang, Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif Kutai Kartanegara, menatapkan pagu anggaran untuk tahun 2008 sebesar Rp 3,766 Trilyun. Selain itu juga ditetapkan pendapatan daerah didasarkan pada pagu definitif dana perimbangan tahun 2007. Pagu anggaran definitif tahun 2008 akan disesuaikan dalam perubahan APBD tahun 2008. Hal ini diungkapkan H Syariffudin pada laporan panitia anggaran legislatif DPRD Kukar terhadap KUA dan PPAS 2008, dalam Sidang Paripurna, Rabu (7/11).
Dikatakan, nilai pagu anggaran 2008 ini tidak melebihi nilai pagu APBD 2007. Sesuai dengan ketentuan Permendagri No 30/2007. Oleh karenanya, Panel berpendapat bahwa prediksi terhadap pendapatan daerah 2008 masih dapat dimaksimalkan. Dengan mempertimbangkan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari migas, yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. "Seiring dengan harga jual minyak mentah dunia mengalami kenaikan", katanya.
Anggaran belanja tahun 2008, diarahkan pada belanja program kegiatan dan belanja khusus. ā€¯Pembiayaan anggaran 2008 diarahkan pada belanja investasi modal. Untuk mencapai pagu definitif 2008, diharapkan pada eksekutif, melalui BPKD dapat membuat suatu prediksi pendapatan dengan memperhatikan peningkatan harga jual minyak pada tahun 2008.
Sementara kebijakan APBD 2008 meliputi, kebijakan pendapatan daerah dengan upaya peningkatan PAD dan dana perimbangan dengan laju pertumbuhan minimal 13,56 persen. Kebijakan belanja daerah meliputi kebijakan program, yang didasarkan pada arah pembangunan RPJMD 2005-2010. Sedangkan kebijakan khusus meliputi penanggulangan kemiskinan, percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan penanggulangan bencana alam.
Untuk prioritas anggaran 2008 diarahkan pada pencapaian strategi dari program Gerbang Dayaku. Pertama yakni melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik. Memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Serta peningkatan pembangunan tetorial, meliputi pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana serat kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. (
PWT)