RAPBD 2008 Diprioritaskan Pada Kesejahteraan Rakyat
 APBD 2008 Diprioritaskan Pada Kemajuan dan Kesejahteraan Rakyat (Foto: pwt) |
|
|
|
RAPBD 2008 Kutai Kartanegara diharapkan dapat memprioritaskan kepentingan masyarakat. Dimanfaatkan untuk pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan rakyat Kukar. RAPBD 2008 sebesar Rp 3.766.979.964.774,80,-, merupakan nilai yang cukup fantastik, akan membuat ruang gerak pembangunan lebih leluasa.
Dalam Sidang Paripurna ke 15, Selasa (20/11), masing-masing Fraksi memberikan pandangannya. Fraksi Golkar, melalui Yusrani Aran mengungkapkan bahwa anggaran yang disusun harus memprioritaskan pembiayaan pada program yang menjadi prioritas. Hal ini dikarenakan kerap kali membuat suatu skala prioritas, namun hanya sebatas retorika belaka. “Masih banyak permasalahan-permasalahan prinsif yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat yang mendasar, namun belum terpenuhi,” paparnya.
 Yusrani Aran, menyampaikan pandangan Umum Fraksi Golkar (Foto: pwt) | |
|
|
Dikatakan, pencerminan anggaran harus jelas pada masing-masing SKPD. Agar setiap SKPD dapat menjalankan fungsi sesuai dengan tugas pokoknya. Sehingga pola pembangunan dapat tertata dengan baik dan terarah. Tidak hanya pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, namun juga perbaikan infrastruktur.
Fraksi Golkar berharap, agar semua kegiatan yang termuat dalam batang tubuh RAPBD 2008, betul-betul merupakan aspirasi masyarakat. Aspirasi yang telah disaring dan disusun sesuai dengan skala prioritas pembangunan. “Sehingga tidak ada lagi penggunaan anggaran yang berlebihan dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
 Pandangan Fraksi PDI Perjuangan disampaikan Sudarto DBA (Foto: pwt) | |
|
|
Hal senada diungkapkan Sudarto DBA, dari Fraksi PDI Perjuangan, juga menekankan pada fokus prioritas pembangunan. Setiap bidang harus mendapat porsi anggaran yang proposional. Baik itu bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, pertanian serta masalah kelistrikan. “Diharapkan nantinya dapat memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya,” katanya.
Sementara itu menurut Suriadi S.Hut dari Fraksi Amanat Keadilan Rakyat, ada beberapa catatan penting dari perjalanan anggaran sejak empat tahun terakhir. Besarnya anggaran yang dicapai, dapat didukung dengan aparatur dan SDM yang mampu dan amanah dalam menjalankan tugasnya. “Bila hal tersebut dapat terpenuhi, maka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang bebas dari sebala keterbelakangandan kemiskinan, bukanlah hal yang mustahil,” paparnya.
Selain menyoroti masalah pendidikan, kesehatan, pertanian, penanaman modal, proyek fisik, kemiskinan dan pengangguran, Fraksi Amanat Keadilan Rakyat juga menyoroti masalah proses penyusunan RAPBD. Penyusunan RAPBD sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. “Jangan lelet atau terlambat,” ujar Suryadi. DPRD selalu kekurangan waktu atau terburu-buru dalam pembahasan anggaran. Karena pengajuan dari Pemkab yang selalu terlambat. “efektifkan tim anggaran Pemkab, karena sangat nampak tidak adanya koordinasi dan sinkronisasi antar tim personil,” katanya.
Selain itu, dikatakan, mensejahterakan masyarakat tidaklah cukup hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Apalagi wilayah Kutai Kartanegara yang cukup luas. Agar pemerataan dan potensi wilayah semakin berkembang. Maka Pemda perlu mendorong terbentuknya daerah otonom baru. “Tidak perlu khawatir terhadap wacana dan aspirasi warga masyarakat pesisir,” katanya. Karena sesunguhnya, dari sekian banyak jalan, maka pemekaran yang dilaksanakan dengan kajian ilmiah yang matang dan prosedural, merupakan solusi terbaik untuk menciptakan akselerasi pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (
pwt)