DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: Anggaran 2008 Non Biaya Perbaikan

Anggaran 2008 Non Biaya Perbaikan


Drs. Irkham (Foto: hms dprd)
PROYEK fisik maupun non fisik 2007 yang terbengkalai maupun mengalami kerusakan, tidak akan mendapat dana pembiayaan perbaikan pada APBD 2008. Kerusakan proyek mutlak menjadi tanggung jawab kontraktor sepenuhnya.

“Dalam APBD 2008 Kukar tidak mencantumkan biaya perbaikan proyek yang telah dikerjakan para kontraktor di anggaran 2007,” tegas H Abubakar Has selaku anggota DPRD Kukar, pekan lalu.

Penegasan ini dinilainya perlu dilontarkan agar publik mengetahui, lebih-lebih di Kukar terdapat sejumlah proyek yang terbengkalai atau mengalami kerusakan. Salah satu contohnya proyek peningkatan jaringan air bersih berbiaya Rp194 miliar, sampai kini pengerjaan kelanjutannya terbengkalai bahkan di sana sini mengalami kerusakan. Demikian juga proyek perbaikan sarana perhubungan dan lainnya. Semua itu menjadi tanggung jawab kontraktor, artinya semua pembiayaan untuk memperbaikan fisik proyek menjadi tanggung jawab kontraktor tanpa dana pembiayaai melalui APBD.

Pengerjaan proyek yang jelek akan mudah diketahui, apalagi dalam pengawasannya melibatkan seluruh stakeholder, karena itu realisasi proyek di lapangan tidak bisa ditutuptutupi. “Kalau pelaksanaan proyeknya jelek sudah tentu akan dengan mudah diketahui. Jadi tak ada alasan lagi kontraktor menghindar untuk tak bertanggung jawab,” kata Abu Bakar.

Jika pengerjaan proyek mengalami kerusakan atau pun terbengkalai, tambahnya, maka yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah kontraktor termasuk pembiayaannya. Tidak bisa lagi seperti tahun-tahun sebelumnya perbaikan proyek menggunakan APBD. Siapa pun kontraktornya, bila proyeknya bermasalah wajib bertanggungjawab.

DIPRIORITASKAN
Sementara itu, HM Irkham selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Kukar kembali mengingatkan Pemkab Kukar agar dalam pemanfaatan APBD 2008 yang angkanya dipatok Rp3,8 triliun tetap mengendepankan skala prioritas pembangunan.

Ada beberapa contoh prioritas pembangunan yang mesti direalisasikan pada 2008, di antaranya, pembuatan sarana perhubungan (jalan) di sejumlah kecamatan, pembangunan Pasar Mangkurawang, penyelesaian fisik kantor kembar di belakang Kantor Pemkab Kukar, Jembatan Martadipura di Kota Bangun, Pelabuhan di Muara Jawa, Masjid di Sangasanga, RSU AM Parikesit Tenggarong, gedung-gedung sekolah dan lainnya.

“Pemerintah daerah hendaknya memprioritaskan pembangunan sarana-sarana umum yang penyelesaiannya mendesak,” ujar Irkham mengingatkan.

TIDAK ASAL
Ada pun masyarakat Kukar berharap kepada pelaksana pemerintah dan pelaksana pembangunan tidak asal-asalan dalam mengajukan usul maupun dalam merealisasikan pembangunan yang berbiaya APBD 2008. “Utamakan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh rakyat,” kata HA Mursid Nawawi selaku warga Kukar.

Warga ini melihat, banyak perbaikan gedung-gedung sekolah yang dibiayai APBD 2007 belum selesai. Padahal sarana pendidikan itu sangat diperlukan rakyat. Begitu juga sarana perhubungan darat. Hendaknya pada 2008 ini semua kebutuhan utama rakyat itu bisa dituntaskan.

Di sisi lain, Dewan Riset Daerah (DRD) Kukar yang diketuai DR Ir HM Aswin dalam diskusi melibatkan sejumlah guru besar, peneliti dan lainnya Minggu kedua November 2007 lalu mengungkapkan, bahwa program dinas dalam membangun terksan asal melaksanakan pembangunan, sehingga banyak ditemukan ketidakharmonisan antar lembaga yang juga melahirkan persoalan teknis yang kurang dikuasai. Salah satu contoh soal isu kemiskinan, pengambilan kebijakan yang tidak tepat sehingga terjadi ketidakharmonisan program dan akibatnya masyarakat tidak atau belum dapat menikmati hasil pembangunan.

Dalam APBD 2008 ini, diharapkan tidak ada lagi penyusunan program dinas yang asal-asalan. Untuk itu diminta penyusunan program kerja dinas/instansi dalam tiap tahun anggaran benar-benar menggunakan metode yang berbasis riset, sehingga jauh dari penilaian asal membangun. Ingat, semua dinas dan instansi pemerintah adalah pelaksana teknis untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu mesti ada keharmonisan dalam membangun. jangan malah memelihara ego-sektoral.

Juga disebutkan, penyebab utama masyarakat belum menikmati sepenuhnya hasil pembangunan, lantaran di Kukar masih terdapat kebijakan yang tidak memperhatikan kebutuhan dasar rakyat.

Saat ini program membangun di Kukar cenderung mengedepankan pembangunan fisik. Padahal daerah ini memiliki keunggulan dalam mengembangkan potensi sumber daya alam guna mendukung dan menopang perekonomian rakyat, baik di bidang perkebunan, pertanian, perikanan, peningkatan sumber daya manusia dan pariwisata. (kon)