Disayangkan, Perusahaan Belum Transparan Soal Comdev
Sebelum mengadakan dialog dengan masyarakat Kecamatan Marangkayu, dalam kunjungan kerja Komisi III, Jumat (26/11) lalu, rombongan terlebih dahulu mengadakan kunjungan ke Lokasi PT Unocal di Santan Terminal, untuk meminta data produksi perusahaan tersebut dan segala hal yang berkaitan dengan program di bidang Comdev (Comunity Develofment) terhadap masyarakat di sekitar lokasi perusahaan atau kecamatan pada umumnya.
Namun dalam pertemuan itu, manajemen perusahaan yang diwakili Ir Yuswo Basuki, Suwarto dan Suhartono, tidak dapat memberikan data secara rinci kepada dewan, hal itu disebabkan birokrasi yang ada diperusahaan mereka tidak memungkinkan ketiganya untuk berbicara banyak. Sedangkan untuk proyek Comdev, mereka menegaskan perusahaannya memang telah memberikan berbagai bantuan, termasuk pembangunan sarana umum dan bantuan bidang pendidikan seperti beasiswa dan berbagai pengrahapan bangunan sekolah.
Sikap perusahaan yang cenderung tidak transparan terhadap rombongan Komisi III itu, mendapat sorotan tajam dari beberapa orang anggota komisi. Sikap perusahaan yang tidak terbuka terutama bila berkaitan dengan masalah Comdev tersebut, dinilai sebagai penyebab tumpang tindihnya berbagai proyek pembangunan yang ada. Proyek yang seharusnya telah selesai dengan program Comdev, kemudian masuk dalam pembahasan anggaran, lantaran tidak jelasnya pihak perusahaan.
Hal itu menyebabkan kebingungan ditengah masyarakat, mereka tidak tahu apakah sebuah proyek pembangunan di wilayahnya telah masuk dalam Comdev atau dibangun pemerintah. Drs HM Irkham, salah satu anggota komisi juga menegaskan, diatas kertas, visi dan misi perusahaan memang pantas diacungi jempol, tetapi kenyataannya juga terlihat, masyarakat selama ini belum semuanya merasakan hasil pembangunan perusahaan itu, sehingga wajar komisinya meminta data.
“Komisi kita berkaitan dengan masalah anggaran, jadi data tersebut penting agar kita dapat memperjuangkan pembagian perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah secara lebih baik lagi,” tegas Ketua Komisi Khairuddin Sp.
H Abu Bakar Haz, anggota Komisi III lainnya menambahkan, pihak perusahaan juga mesti jeli dalam hal pemberian Comdev, dengan memberikan bantuan sesuai kebutuhan paling dasar masyarakat. Jangan sampai masyarakat meminta hal sederhana saja kemudian diberikan bantuan mewah namun tidak fungsional, yang akhirnya malah menyebabkan gesekan atau tidak harmonisnya hubungan perusahaan dan masyarakat.
“Kita harus menjaga, jangan sampai masyarakat hanya meminta melinjo tetapi diberikan roti bakar, itukan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” kata Abu Bakar.
Lebih lanjut ia menambahkan, dalam menyusun program Comdevnya, perusahaan harus jeli dan benar-benar mengetahui keinginan masyarakat, selain itu, pelibatan pihak muspika dan petinggi masyarakat (kades) setempat adalah sebuah hal yang harus dilakukan. Apabila hal ini telah berjalan, maka gesekan-gesekan antara perusahaan dengan masyarakat, yang seama ini seringkali terjadi, sedikit banyak dapat dihindari.
(
rin)
