Proposal Bansos Terus Diteliti
G Asman Gilir (Foto: dian) |
|
|
|
SEHARUSNYA dana bantuan sosial (bansos) disalurkan tepat guna dan sasaran. Bukan sebaliknya, disalurkan kepada kelompok atau organisasi fiktif. Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), penyaluran Bansos masih dinilai beberapa wakil rakyat di DPRD Kukar belum mengena kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat yang mandiri.
Hal itu terbukti dengan tidak sedikitnya, proposal bantuan yang masuk kebagian Kesra Pemkab Kukar tanpa memiliki aktivitas dan program kerja yang jelas. Ironisnya lagi, ada saja penerima bantuan hanya bermodal kop surat dan stempel buntut serta mengatasnamakan organisasi fiktif, atau lebih dikenal dengan nama Organisasi Tanpa Pengurus (OTP).
Keluhan masih belum selektifnya penyaluran bansos tersebut, juga seringkali disorot masyarakat. Bahkan, dari masyarakat pun ada yang berkomentar penyaluran dana bansos masih jauh dari upaya pemerintah daerah ini membangun masyarakat yang sejahtera dan mandiri secara ekonomi.
Untuk tahun anggaran APBD 2008, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menetapkan belanja bansos Rp 100,315 miliar.
Menghindari terjadinya kesalahan dalam penyaluran bansos, anggota DPRD Kukar, HM Ali Hamdi ZA SAg, meminta kepada Pemkab Kukar agar melakukan evaluasi, pendataan, recek terhadap sejumlah proposal yang masuk serta pengurus dan aktivitas organisasi yang meminta bansos.
“Ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam penyaluran bantuan untuk masyarakat tersebut,” ujar Ali, yang juga Ketua Komisi VI bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), itu.
Sedangkan anggota DPRD lainnya, G Asman Gilir, menyarankan, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penyaluran bansos, Pemkab Kukar hendaknya juga melakukan penyeleksian secara cermat dan teliti terhadap sejumlah proposal yang yang masuk ke Kesra.
“Jangan sampai penerima bansos hanya dikuasai lembaga atau organisasi tertentu saja yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan,” tandasnya. (
gu2n)
