Ratusan Guru Honor Protes, Tanyakan Nasib
Puluhan tahun mengajar belum juga jadi T3D dan PNS (Foto: hmsdprd) |
|
|
|
RATUSAN guru honor dan Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), belum lama ini, mendatangi Kantor DPRD Kukar. Mereka kecewa, puluhan tahun mengajar hingga saat ini belum juga diangkat menjadi pegawai T3D dan PNS.
“Kami kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang kurang memperhatikan nasib guru honor. Bayangkan, puluhan tahun kami mengabdi untuk membangun sumber daya manusia di daeah ini, hingga kini belum juga diangkat menjadi T3D,” ungkap seorang guru, protes.
Bukan itu saja persoalannya, sekitar 200 guru honor yang mendatangi wakil rakyat itupun bahkan sangat kecewa dengan kebijakan perekrutan T3D dikalangan guru yang dinilai tidak adil. Betapa tidak, ada puluhan guru yang telah lama mengajar, ternyata dalam perekrutan T3D tidak sedikit dari kalangan guru baru yang belum berpengalaman mengajar.
Ratusan guru honor yang dating dari berbagai kecamatan itu juga mempertanyakan mekanisme perekrutan T3D oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selama ini, soal pengangkatan tenaga honor tidak tetap daerah tersebut dinilai belum transparan. Belum lagi banyaknya dugaan perekrutan T3D di daerah ini yang berbau kolusi dan nipotisme.
Ali Hamdi ZA SAg, Ketua Komisi IV DPRD Kukar, bahkan mengungkapkan adanya indikasi praktik perekrutan guru honor menjadi T3D dengan cara membayar kepada sejumlah uang kepada petugas T3D.
“Saya sering mendapatkan informasi masalah ini melalui sms (short message service, red), yang menyampaikan untuk mengurus T3D harus membayar sejumlah dana Rp 10-20 juta,” ungkap Ali, yang menyesalkan kalau adanya cara pengangkatan T3D dengan cara yang tidak benar tersebut.
“Apalagi bila seorang guru honor yang gajinya minim dan masih kekurangan untuk memenuhi kebutuhan keseharian dan keluraganya, kemudian harus melalui proses perekrutan T3D dengan cara membayar kepada petugas BKD. Tentu ini sangat tidak wajar,” tandas Ali.
Kedatangan ratusan guru honor ke “rumah rakyat” untuk menanyakan nasib mereka kepada Pemkab Kukar memang tampak kurang mendapat respon positif. Seharusnya pihak terkait, seperti Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Bahrul, dan Kepala BKD Kukar, Didik Marzuki hadir dalam pertemuan tersebut, tenyata tidak tampak. Kasihan nasib guru. Berjuang tetap tanpa tanda jasa. (
gu2n)
