Dewan Dukung Publikasi Buku APBD
Publikasi APBD dilakukan untuk mendorong terciptanya iklim transparansi publik yang aspiratif (Foto: hmsdprd) |
|
|
|
TUNTUTAN publikasi buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 yang belum lama ini diteriakan sejumlah LSM dan mahasiswa, sebenarnya telah dilakukan pula pada tahun 2007. Upaya membangun transparansi itu bahkan mendapat responsi baik dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Ir Irwan Muchlis, misalnya, anggota dewan dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), mengatakan, apa yang telah dilakukan kalangan mahasiswa belakangan ini mengenai publikasi buku APBD sebenarnya langkah yang positif, terutama dalam mendorong terciptanya iklim transparansi publik yang sehat dan aspiratif.
Tuntutan sejumlah mahasiswa yang belakangan ini menginginkan agar ada keterbukaan eksekutif dan legislatif dalam setiap pengambilan kebijakan, sebenarnya telah dilakukan dengan baik. Hanya saja persoalannya kandas dikomunikasi. "Kerapkali yang terjadi kesalahpahaman," ujar Irwan dalam kesempatannya, beberapa waktu lalu, di Kantor DPRD Kukar.
Menghindari kesalahpahaman, baik dari pihak legislatif maupun eksekutif, termasuk menjawab aspirasi masyarakat, Irwan menandaskan, langkah yang paling efektif adalah melakukan pendekatan komunikasi via media massa. "Ini langkah strategis, terutama dalam rangka membangun keterbukaan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat," ucapnya.
Selain Irwan, anggota dewan lainnya, Suriadi SHut, pun sangat mendukung langkah yang dilakukan kalangan mahasiswa menuntut transparansi APBD. Menurutnya, "Untuk saat ini, bukan eranya pemerintah bersikap tertutup. Keterbukaan, termasuk publikasi buku APBD telah menjadi bagian hak publik yang harus diketahui," ujarnya.
Itu sebabnya, untuk mendukung upaya transparansi publik tersebut, anggota dewan dari Fraksi Amanat Keadilan Rakyat (AKR), itu mengatakan, pendekatan media komunikasi, baik cetak maupun elektronik, sangatlah perlu dilakukan. "Terutama dalam menjawab dan menjelaskan pelbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah," tandas Suriadi, beberapa waktu lalu. (
gu2n)
