Pemerintah Provensi Kalimantan Timur dan Tiga Kabupaten terima Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Belanja Daerah Tahun 2012-2013
Photo: murdian

penerima pertama dari Pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) diterima langsung H. Mukmin Faisyal Wakil Gubernur Provensi Kaltim, Syahrum Ketua DPRD Prov Kaltim, penerima kedua Pemkab Kukar H.Chairil Anwar,SH,M.Hum selaku Pj.Bupati Kukar,dan Salehuddin,S.Sos,.S.Fil Ketua DPRD Kukar, ketiga Pemkab Kubar Didik Efendi Wakil Bupati Kubar, dan Jeckson Jhon Tawi Ketua DPRD Kubar dan terakhir Ibu Yulianti selaku Plt. Sekda Kutai Timur yang diserahkan langsung Baharullah Akbar Anggota BPK-RI, Sjaprudin Mosli Auditor Utama KN.VI BPK-RI
Photo: murdian

Kali ini Penyerahan laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Belanja Daerah tahun 2012-2013 dilakukan di Ibu Kota, Tepatnya diruang Konsultasi, Lantai 19 Gedung Tawer Kantor Pusat BPK-RI, Jalan Gatot Subroto ,No 31 Jakarta.
Photo: murdian

Mukmin Faisyal mengatakan dengan adanya penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan dari BPK–RI dengan tujuan tertentu atas belanja daerah untuk tahun 2012-2013. Jika dari hasil ada laporan pemeriksaan ditemui adanya permasalahan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kaltim, saya meyakini, atas permasalahan tersebut, tidak ada unsur kesengajaan di dalam kesalahan ataupun permasalahan yang terjadi.
Photo: murdian

Oleh karenanya jika ada pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa atau pengawas fungsional lainnya yang bertugas di Pemerintah Prov Kaltim bukan merupakan suatu yang harus dihindari.
Photo: murdian

Hadir dalam acara penyerahan BPK-RI Baharullah Akbar Anggota BPK-RI, Sjaprudin Mosii Auditor Utama KN.VI BPK-RI, Novel Anwar Kepala Auditorat VI.A, Adi Subyo Kepala Auditorat VI.B dan Sri Haryoso Suliyanto Kepala Perwakilan BPK-RI Provensi Kalimantan Timur
Photo: murdian

Dalam hal ini laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Belanja Daerah tahun 2012-2013 dalam hal ini kita melihat Prov Kaltim sudah tepat waktu dalam menyerahkan hasil keuangan ke BPK
Photo: murdian

Pemkab(Eksekutif) dalam menyalankan proses pengrelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabilitas serta akan segera menindak lanjuti hasil LHP dari BPK
Photo: murdian

Pemkab Kukar. LHP ini tidak ada yang memiliki dampak unsur pidana sehingga dapat diselesaikan dengan rentang waktu yang tersedia, kita sangat bersyukur dengan adanya LHP ini menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan kedepan dalam hal pengelolaan keuangan
Photo: