Kajian kebijakan daerah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ke Dinas Perhubungan Kota Makassar, guna menggali informasi lebih dalam terkait dengan model pengelolaan pelabuhan yang efektif serta optimalisasi peran daerah dalam memanfaatkan lalu lintas pelayaran sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
Photo: murdian

Rombongan dipimpin Langsung ketua DPRD Kutai Kartanegara Salehuddin, S, Sos,.S.Fil didamping Abdul Rasid, SE,M.Si, Kamarur zaman, Abdul Rahman, S.Ag, Abdul Kadir,SE, Ahmad Jaiz, Andi Faisal, S.Si , Heri Asdar,SE, tenaga Ahli dan beberapa staf dewan
Photo: murdian

Kunjungan Kerja DPRD Kukar di terima Andi Faizal Majid selaku Kabid Angkutan didampingi Amaliah Malik - Kabid Teknis Sarana, Kasymir – Kabid Pengendalian dan Candrawati – Kasi Manajemen dan kasi lainnya di ruang rapat Dinas Perhubungan Kota Makassar
Photo: murdian

Mengingaat struktur APBD kita berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan dengan kondisi ekonomi nasional serta penurunan harga minyak sehingga memiliki dampak yang luar biasa. Dan trennya setiap tahun akan semakin menurun, sehingga dalam hal ini DPRD kukar terus berupaya untuk mencari celah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Photo: murdian

Peran Pemerintah daerah dalam bidang pelabuhan laut, diatur dalam UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Disebutkan, pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana (membangun dan mengoperasikan), tetapi berkewenangan mengelola pelabuhan laut, yaitu jenis pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan sungai/danau.
Photo: murdian

Adapun tujuan otonomi daerah, yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.
Photo: murdian